TUBAN – Sistem pemerintahan yang sehat menuntut hadirnya lembaga pengawasan yang kuat dan aktif. Di Kabupaten Tuban, sorotan tajam mengarah pada kinerja Inspektorat yang dinilai kurang optimal dalam mengawasi penggunaan anggaran, khususnya Dana Desa. Padahal, pengawasan menjadi pilar penting dalam mencegah penyimpangan sekaligus memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tuban Nomor 49 Tahun 2016, Inspektorat memiliki tugas strategis dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsinya meliputi pengawasan atas kinerja, aset, pembangunan, hingga personalia perangkat daerah, termasuk pengawasan terhadap pemerintah desa.
Lembaga ini menjadi ujung tombak pengawasan dari tingkat kabupaten hingga ke 311 desa di Tuban. Tahun 2025, berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Pemerintah Kabupaten Tuban menggelontorkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 307 miliar lebih jumlah yang sangat besar untuk menopang program pengentasan kemiskinan.
Namun, ironi muncul saat mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Dalam Angka 2024. Kabupaten Tuban masih bertahan di peringkat lima daerah termiskin di Jawa Timur selama lebih dari 15 tahun. Penurunan angka kemiskinan bahkan hanya menyentuh 0,55%, belum mencapai angka 1%.
Kurangnya Pengawasan, Program Desa Tidak Efektif
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Satya Irawatiningrum, M.I.Kom., menilai tingginya angka kemiskinan tak lepas dari lemahnya pengawasan Dana Desa.
“Bagaimana dengan dana sebesar itu bisa minim pengawasan?” tegasnya saat diwawancarai Liputansatu.id.
Menurutnya, pengawasan dana desa sangat lemah dan tidak menyentuh program-program substansial pengentasan kemiskinan. Ia menilai pembangunan infrastruktur yang terus berulang tanpa inovasi tidak mampu menjawab akar persoalan kemiskinan di desa.
“Selalu saja bangun jembatan, padahal tidak setiap tahun perlu jembatan baru. Seharusnya program langsung menyentuh warga miskin lebih diprioritaskan,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program desa yang selama ini dinilai monoton dan tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Respons Inspektorat: Pengawasan Berbasis Risiko
Menanggapi hal ini, Kepala Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui skema Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan berbasis risiko.
“Kami melakukan pengawasan tidak secara rutin bergilir ke semua desa. Tapi berdasar potensi risiko yang besar,” katanya kepada awak media.
Aguk mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala dalam melakukan pengawasan menyeluruh. Selain itu, laporan pelanggaran dari masyarakat juga menjadi dasar pengawasan lanjutan oleh Inspektorat.
Dalam praktiknya, kesalahan paling sering ditemukan pada pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Banyak terjadi human error karena perangkat desa kurang memahami teknis pelaporan. Maka kami lakukan pembinaan,” tambahnya. (Az/Khief).
Editor : Mukhyidin Kifdhi
