Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menerapkan langkah efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp536 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Kebijakan efisiensi itu disampaikan langsung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, usai menghadiri sidang paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 di ruang sidang DPRD Tuban, Senin (10/11/2025).
APBD 2026 Turun dari Rp3,4 Triliun Menjadi Rp2,7 Triliun
Dalam paparan Bupati Tuban, total APBD tahun 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp2,7 triliun.
“Biasanya kita APBD sekitar 3,4 triliun di tahun sebelumnya, dan sekarang ini sekitar jadi 2,7 triliun,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu kepada awak media.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menyusutnya dana transfer pusat, yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas program agar tetap efektif dengan sumber daya yang terbatas.
Efisiensi Tanpa Mengurangi Layanan Publik
Meski terjadi pengurangan anggaran, Mas Lindra menegaskan bahwa efisiensi tidak akan berimbas pada pelayanan publik bagi masyarakat. Pemkab Tuban akan tetap fokus menjaga kualitas layanan dasar, sekaligus mengarahkan belanja daerah ke sektor yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Tetap kita berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan event-event ekonomi kreatif,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemangkasan total, melainkan penyesuaian strategi pembelanjaan agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan optimal.
Strategi Fiskal: Penyerapan Anggaran Didesain Bertahap
Menanggapi realisasi anggaran tahun 2025 yang baru mencapai 65 persen hingga awal November ini, Bupati Tuban menjelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal. Pemerintah daerah memang menahan sebagian belanja untuk memperkuat posisi keuangan menghadapi tahun depan.
“Kita ukur untuk mencadangkan sebagian di program 2025 supaya kuat di 2026. Nanti sebelum 25 Desember ditarget sudah di atas 85 persen,” tegasnya.
Langkah ini, menurutnya, penting agar Pemkab Tuban dapat menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama di tengah penurunan dana transfer dari pusat yang bisa memengaruhi daya dorong pembangunan.
DPRD Apresiasi Komitmen Pemerintah Daerah
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang tetap menjaga kehati-hatian dalam mengelola keuangan di tengah situasi yang menantang. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.
“Bertepatan dengan Hari Pahlawan, alhamdulillah seluruh agenda berjalan dengan baik,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2026 berlangsung cukup panjang, dimulai sejak awal Oktober. Berbagai masukan dari fraksi-fraksi telah diserap untuk memastikan setiap program daerah memiliki dasar kebijakan yang jelas dan realistis.
“Setiap tahapan-tahapan telah kami laksanakan, dan hasil akhirnya bisa kita sepakati bersama untuk kepentingan masyarakat Tuban,” tambahnya.
Setelah mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, Raperda APBD 2026 akan dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan fasilitasi. Proses ini menjadi tahap akhir sebelum Raperda resmi mendapatkan nomor registrasi dan status sah sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Dengan disahkannya APBD 2026, Pemkab Tuban diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan menyesuaikan prioritas pada program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meskipun dihadapkan pada kondisi fiskal yang terbatas.
Fokus APBD 2026: Dari Pendidikan hingga Ekonomi Kreatif
Dalam arah kebijakan umumnya, Pemkab Tuban akan menempatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sektor ekonomi kreatif sebagai fokus utama belanja daerah.
Selain itu, sejumlah kegiatan pendukung seperti penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, serta event-event daerah diharapkan mampu menjaga daya beli dan perputaran ekonomi lokal.
“Kita ingin walaupun dengan efisiensi, semangat membangun Tuban tetap tinggi. APBD bukan hanya soal angka, tapi soal prioritas dan kebermanfaatan,” tutup Mas Lindra.
Penurunan dana transfer pusat mengharuskan Pemkab Tuban untuk menata ulang strategi pembangunan daerah melalui efisiensi anggaran. Namun, arah kebijakan yang tetap menempatkan pelayanan publik dan ekonomi rakyat sebagai prioritas dan menjadi komitmen Pemkab Tuban untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. (Az)
Editor : Kief
