Tuban – Banjir yang terus berulang di wilayah Kabupaten Tuban, khususnya di tiga kecamatan yang dilintasi aliran Kali Avur Kuwu, akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Permasalahan ini disoroti langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Komisi IV dan Komisi V yang melakukan kunjungan kerja ke Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban pada Selasa siang (05/07/2025).
Kolaborasi DPR RI dan BBWS Bengawan Solo
Dalam kunjungan tersebut, hadir Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, dan Anggota Komisi V, Ali Mufti. Keduanya membuka forum dialog masyarakat bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS), serta didampingi oleh sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Turut hadir pula perwakilan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
Agenda utama kegiatan tersebut adalah mendengar secara langsung aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir akibat kondisi Kali Avur Kuwu yang mengalami penyempitan dan sedimentasi berat, yang selama ini dianggap belum tertangani secara tuntas.
Normalisasi Setengah Hati Tidak Menyelesaikan Masalah
Salah satu warga, Ridwan, menyampaikan keluh kesahnya di hadapan para pemangku kebijakan. Ia menyoroti normalisasi yang dianggap hanya bersifat parsial, yakni sebatas pembersihan enceng gondok dan sedimentasi di titik tertentu saja.
“Kalau hanya membersihkan enceng gondok, kami sudah melakukan sendiri, bahkan dengan iuran secara mandiri. Yang kami harapkan adalah normalisasi menyeluruh, terutama di kawasan sungai yang mengalami penyempitan agar dikembalikan seperti semula,” ungkap Ridwan.
Keluhan ini pun menjadi cerminan suara masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang banjir tahunan tanpa solusi konkret.
Suara Masyarakat Jadi Bahan Dorongan Anggaran ke Pusat
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufti, menegaskan bahwa kehadiran dirinya dalam agenda tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap koleganya, Eko Wahyudi. Ia menyatakan bahwa aspirasi masyarakat ini penting untuk mendorong pemerintah pusat agar segera mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir di daerah, termasuk normalisasi total Kali Avur Kuwu.
“Saya dipisuh-pisuhi (diberi keluhan keras oleh warga) seperti ini justru jadi bahan penting bagi kami untuk disampaikan ke pusat,” ujar Ali Mufti, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.
Eko Wahyudi Janji Kawal Penyelesaian dari Hulu ke Hilir
Sementara itu, Eko Wahyudi mengaku punya tanggung jawab moral dan politik terhadap persoalan ini karena dirinya juga berasal dari Kecamatan Plumpang. Ia menegaskan bahwa penyelesaian banjir akibat Kali Avur Kuwu harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kami ingin menyelesaikan permasalahan dari hulu hingga ke hilir, dan ini adalah bentuk komitmen saya sebagai wakil rakyat,” tegas Eko.
Ia berjanji akan terus mengawal perkembangan penanganan Kali Avur Kuwu agar solusi yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek.
BBWS Bengawan Solo Soroti Alih Fungsi Lahan sebagai Akar Masalah
Kepala BBWS Bengawan Solo, Gatut Bayuadjie, dalam kesempatan yang sama, menyoroti persoalan banjir dari sudut pandang teknis. Menurutnya, penyempitan dan sedimentasi sungai hanyalah dampak dari masalah yang lebih mendasar, yakni alih fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah kondisi aliran sungai.
“Permasalahan tidak hanya di sedimentasi. Akar masalahnya ada di hulu, di mana terjadi alih fungsi lahan yang mempercepat proses erosi dan menyebabkan sedimentasi berlebih,” jelas Gatut.
Ia menambahkan, pihak BBWS BS siap mendukung upaya pemulihan dan normalisasi Kali Avur Kuwu untuk menunjang ketahanan pangan dan mencegah kerugian akibat banjir yang terjadi setiap tahun.
Kehadiran wakil rakyat dan pejabat kementerian di Desa Plumpang diharapkan menjadi angin segar bagi warga yang selama ini merasa diabaikan. Diharapkan kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret awal menuju penanganan banjir yang menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Tuban.(Az)
