Tuban – Puluhan warga dari dua desa yang masuk kawasan ring satu PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), yakni Desa Tasikharjo dan Remen, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (30/10/2025).
Kedatangan mereka bukan sekadar silaturahmi, melainkan untuk menagih tanggung jawab perusahaan pascainsiden kebakaran kilang pada 16 Oktober lalu yang sempat menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar.
Dalam forum hearing terbuka yang difasilitasi Komisi II DPRD Tuban, perwakilan warga menyampaikan tiga tuntutan utama: realisasi kompensasi, prioritas tenaga kerja lokal, dan pemasangan sistem alarm peringatan dini di lingkungan perusahaan.
Kompensasi dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal
Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, mengatakan bahwa desakan ini bukan yang pertama kali disampaikan warga. Menurutnya, sedikitnya 750 warga Tasikharjo dan 2.000 warga Remen diusulkan sebagai penerima kompensasi akibat dampak kebakaran tersebut.
“Kami hanya menagih janji. Kompensasi harus jelas, tenaga kerja lokal harus diutamakan, dan TPPI wajib pasang alarm peringatan. Ini menyangkut keselamatan warga,” tegas Damuri usai hearing di ruang Komisi II DPRD Tuban.
Damuri menambahkan, keresahan warga makin meningkat lantaran hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak perusahaan meski insiden kebakaran sudah dua pekan berlalu.
TPPI Janji Bentuk Tim Investigasi
Menanggapi hal tersebut, CSR & Comrel Area Manager TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat.
Menurutnya, tim investigasi gabungan akan segera dibentuk untuk menentukan kriteria dan mekanisme pemberian kompensasi.
“Soal kompensasi, akan dibentuk tim investigasi gabungan internal dan eksternal. Untuk alarm peringatan juga akan segera kami tindaklanjuti,” jelas Tinoto.
Tinoto juga menegaskan bahwa saat ini perusahaan belum membuka rekrutmen tenaga kerja baru. Selain itu untuk rekrutmen organik wewenangnya ada di kementerian BUMN.
DPRD Akan Kawal Realisasi Komitmen
Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi, memastikan lembaganya akan mengawal hasil kesepakatan hearing agar benar-benar terealisasi. Ia menyebut, hasil pertemuan telah menghasilkan sejumlah poin penting antara warga, perusahaan, dan DPRD.
“TPPI kami minta segera membentuk tim investigasi untuk menentukan siapa yang layak menerima kompensasi. Semua tuntutan warga sudah disanggupi, tinggal realisasinya yang akan kami kawal ketat,” ujar Miyadi.
Aksi Warga Sebelumnya
Sebelum hearing digelar, warga ring satu telah lebih dulu menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang utama TPPI, Senin (27/10/2025). Mereka menuntut keadilan, kompensasi layak, serta kesempatan kerja bagi warga lokal yang selama ini merasa terpinggirkan.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas lambannya respon perusahaan terhadap keresahan warga pascainsiden kebakaran yang menyebabkan kepanikan massal di sekitar lokasi kilang. Warga berharap TPPI benar-benar menepati janji dan membuktikan tanggung jawab sosialnya, bukan sekadar wacana di ruang rapat. (Az)
Editor : Kief
