Tuban – Beberapa tahun lalu, Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, viral seantero negeri. Bukan karena bencana atau konflik, tapi karena warganya mendadak kaya raya setelah menerima ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Grass Root Refinery (GRR) milik PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP). Ratusan miliar rupiah mengalir deras ke rekening warga, membuat desa ini dijuluki sebagai “Kampung Miliarder.”
Namun, euforia itu tak berlangsung lama. Kini, kehidupan warga perlahan kembali menapak realita pahit. Lahan produktif telah berganti pagar proyek, dan uang yang dulu mengubah nasib kini tinggal kenangan.
Salah satu warga yang enggan disebut namanya, adalah salah satu dari ratusan orang yang menerima uang ganti rugi miliaran. Dulu, ia merenovasi rumah, membeli kendaraan, dan sempat membeli lahan baru. Tapi kini, ia mengaku nyaris tak punya apa-apa lagi.
“Di tabungan sekarang tinggal lima juta,” ujarnya pelan.
“Saya sempat beli lahan, tapi hasilnya jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari.”
Kampung Miliarder: Yang Tak Terima Ganti Rugi, jadi yang paling tersisih
Kondisi lebih mengenaskan dialami Prapto, seorang buruh tani yang tak menerima uang ganti rugi karena tak memiliki lahan. Sebelumnya, ia menggarap sawah milik orang lain. Namun sejak lahan dijual, pekerjaannya hilang.
“Sekarang saya cuma jadi buruh angon (menggembala). Itu pun tidak tentu bayaran dan jam kerjanya,” keluhnya.
Prapto adalah potret dari ratusan warga yang tidak masuk dalam daftar penerima kompensasi, tapi terdampak langsung akibat perubahan struktur ekonomi dan sosial di desanya.
Kepala Desa Sumurgeneng, Gianto, mengungkapkan bahwa sebelum proyek GRR berjalan, sekitar 90 persen warga menggantungkan hidup dari pertanian. Lahan di desa ini sangat subur, dan bisa dipanen hingga tiga kali setahun.
“Tanah kami dulu sangat produktif. Tapi setelah lahan dijual ke PT PRPP, ekonomi warga berubah drastis. Banyak yang konsumtif, beli mobil, beli tanah di luar desa, sampai nongkrong di kafe-kafe mahal. Tapi itu tidak bertahan lama,” jelasnya.
Bagi warga yang menjadi buruh tani, kata Gianto, dampaknya justru lebih parah.
“Mereka kehilangan mata pencaharian, karena tak ada lagi lahan untuk digarap.”
Terkait dengan upaya pendampingan, Gianto menyebut hanya ada satu kali kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Hotel Willis. Namun, hanya penerima ganti rugi yang diundang. Warga lainnya, terutama mereka yang terdampak secara ekonomi tapi tak menerima dana, tidak terlibat dalam proses itu.
Tanggapan Perusahaan dan Diamnya Pemerintah Daerah
Pihak PT PRPP melalui Humasnya, Yuli Winantra, mengonfirmasi bahwa telah dilakukan pendampingan sebanyak 10 batch untuk 325 peserta pada Maret hingga Oktober 2020.
“Pendampingan fokus pada pembinaan dan pengelolaan dana ganti rugi,” ujarnya.
“Kami berharap proyek ini nantinya bisa memberi manfaat luas bagi warga sekitar.”
Namun, saat ditanya soal kondisi warga saat ini yang kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan, Yuli tidak menjawab secara langsung. Ia hanya menegaskan bahwa saat ini fokus PT PRPP adalah mempercepat pembangunan proyek GRR.
Ironisnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Dinas Sosial terkait nasib warga Sumurgeneng pasca ganti rugi. Padahal, perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi sangat masif dan menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat.
Kisah serupa juga terjadi di Desa Ponowaren, Boyolali, Jawa Tengah. Di sana, warga menerima ganti rugi pembangunan bandara. Namun, dalam waktu kurang dari tiga tahun, banyak yang menjual mobil dan kembali hidup pas-pasan. Pemerintah setempat pun mengakui kurangnya pendampingan pasca kompensasi.
Harapan Warga: Program Nyata untuk Bangkitkan Kembali Ekonomi Lokal
Kini, saat sorotan media sudah meredup, warga Sumurgeneng tak lagi berharap menjadi miliarder. Mereka hanya ingin bisa bertahan hidup, menjalani hari-hari tanpa rasa cemas soal dapur dan biaya sekolah anak. Dalam banyak perbincangan, satu suara mengemuka: mereka ingin pendampingan nyata.
Bukan sekadar seminar sekali duduk di hotel mewah, atau pelatihan yang hanya menyasar segelintir orang. Yang mereka butuhkan adalah bimbingan yang menyentuh akar persoalan, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing warga. Misalnya, pelatihan pengelolaan keuangan, keterampilan wirausaha, atau pendampingan pertanian bagi mereka yang masih punya lahan.
Narti, mantan petani yang kini membuka warung kecil di beranda rumahnya, menyebut dirinya bukan bagian dari warga “gagal kaya.” Ia merasa tak pernah benar-benar menjadi kaya. Namun ia sadar, perubahan telah terjadi dan hidup harus terus berjalan.
“Saya gak butuh bantuan uang terus-terusan. Tapi kalau ada pelatihan usaha atau bantuan alat jualan, saya akan ikut. Yang penting bisa mandiri,” ujarnya sambil melayani pembeli.
Harapan warga juga tertuju pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Banyak yang menunggu langkah nyata dari dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan instansi terkait. Mereka percaya, jika pemerintah hadir secara langsung, mendengarkan dan menyentuh langsung lapisan masyarakat bawah, kebangkitan ekonomi desa bukan hal mustahil.
Tak hanya itu, warga juga berharap PT PRPP tidak hanya fokus pada pembangunan fisik proyek, tapi turut memikirkan kehidupan sosial yang mereka ubah secara tidak langsung. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu diperluas cakupannya, menyasar kelompok-kelompok yang selama ini luput dari perhatian: para buruh tani, janda lansia, hingga pemuda desa yang kehilangan arah.
Sumurgeneng hari ini sedang mencari jalan baru. Jalan menuju pemulihan. Bukan untuk kembali menjadi desa miliarder, tapi menjadi desa yang berdaya dan bermartabat.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
