Tuban – Ketidakjelasan pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II formasi tahun 2024 di Kabupaten Tuban terus menuai tanda tanya. Hingga sepekan setelah batas waktu nasional yang ditentukan oleh BKN, hasil seleksi belum juga diumumkan. Muncul pertanyaan besar: Ada apa sebenarnya dengan BKPSDM Tuban?
Instansi yang bertanggung jawab penuh atas rekrutmen ASN tersebut akhirnya angkat bicara, namun penjelasan yang disampaikan justru dianggap normatif dan minim substansi.
Tuban Tertinggal Sendiri di Jawa Timur
Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Digital BKN dengan Nomor 7199/B-KS.04.01/SD/E/2025, seluruh instansi pemerintah daerah diminta mengumumkan hasil seleksi PPPK paling lambat Senin, 30 Juni 2025.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kabupaten Tuban masih menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum merilis hasil tersebut, tanpa penjelasan teknis yang memadai kepada publik.
Jawaban BKPSDM Dinilai Normatif dan Tidak Transparan
Kepala BKPSDM Tuban, Fien Roemini Koesnawangsih, saat dikonfirmasi media, hanya menyampaikan pernyataan pendek:
“Kami masih melakukan koordinasi dengan pusat.”
Pernyataan ini dinilai banyak pihak terlalu umum dan tidak menjawab inti permasalahan. Tidak ada keterangan lebih lanjut terkait jenis koordinasi yang dimaksud, kendala teknis yang dihadapi, maupun target waktu pengumuman.
Minimnya keterbukaan ini menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
Peserta Kecewa: “Kami Seperti Digantung Tanpa Penjelasan”
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan peserta. Beberapa menyampaikan kekecewaan karena merasa hasil perjuangan mereka tak kunjung jelas arahnya.
“Kami seolah digantung. Bahkan sekadar informasi perkembangan pun tidak ada. Kalau memang ada kendala, jelaskan saja secara terbuka,” ujar salah satu peserta asal Kecamatan Soko.
DPRD Tuban Soroti Keterlambatan, Duga Ada yang Disembunyikan
Kritik keras datang dari Wakil Ketua I DPRD Tuban, Miyadi, yang menyebut keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan rinci.
“Kalau memang tidak sesuai jadwal, patut dicurigai. Hal-hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi,” ujarnya.
Ia mendesak agar Komisi I DPRD segera menindaklanjuti persoalan ini, karena menyangkut hak publik dan masa depan para peserta seleksi.
Sudah Rapat, Tapi Tak Ada Penjelasan Teknis
Ketua Komisi I DPRD, Suratmin, menyebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM. Ia menyampaikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh proses penyelesaian administrasi ke BKN.
Namun ketika diminta menjelaskan lebih lanjut, Suratmin justru meminta agar media langsung mengonfirmasi ke BKPSDM. Sikap tersebut dianggap publik sebagai indikasi bahwa ada informasi yang belum bisa atau belum mau diungkap.
Butuh Transparansi, Bukan Jawaban Klise
Dalam situasi seperti ini, masyarakat berharap pemerintah daerah—khususnya BKPSDM—berani membuka secara terang kendala yang dihadapi, bukan sekadar menggunakan jawaban normatif sebagai tameng. Tanpa transparansi, kepercayaan publik akan sistem rekrutmen ASN bisa rusak.
Dengan waktu yang terus berjalan dan tidak adanya penjelasan teknis dari BKPSDM Tuban, wajar jika publik mulai bertanya-tanya:
Apakah proses ini berjalan jujur dan profesional? Atau ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya?
Selama BKPSDM tidak membuka data dan fakta secara terbuka, kecurigaan akan terus tumbuh, dan citra institusi publik pun bisa semakin menurun.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
