Situbondo – Kuasa hukum H.A. Zainuri Ghazali menilai penetapan Pasal 466 ayat (1) KUHP oleh penyidik Polsek Arjasa dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Suwito, warga Dusun Kunir, Desa Jatisari, sebagai bentuk kekeliruan serius dalam kualifikasi hukum.
Penilaian tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis pada Senin (16/02/2026), yang menegaskan bahwa penerapan pasal bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan berpotensi mengarah pada praktik penyimpangan penegakan hukum karena dinilai mengabaikan fakta luka yang dialami korban.
Luka Kepala dan Leher Dinilai Penuhi Unsur Luka Berat
Kuasa hukum yang juga selaku pembina LPBH NU menyebut penyidik telah mengabaikan realitas luka korban yang secara peristiwa dan dampak seharusnya masuk kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (2) KUHP.
“Penyidik secara sadar atau setidak-tidaknya secara ceroboh telah mengabaikan realitas luka yang dialami korban. Berdasarkan peristiwa dan dampaknya, unsur luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara terang,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, luka berat dalam hukum pidana mencakup kondisi yang dapat mengancam nyawa atau menimbulkan bahaya serius terhadap keselamatan jiwa.
Korban disebut mengalami luka robek di bagian kepala serta luka di leher yang berada dekat pembuluh darah utama.
“Secara medis maupun nalar hukum paling sederhana, kepala dan leher adalah organ vital. Luka terbuka dan berdarah di area tersebut memiliki potensi nyata mengancam nyawa,” ujarnya.
Diduga Terjadi Error in Kualifikasi Hukum
Kuasa hukum juga menyoroti penerapan Pasal 466 ayat (1) KUHP yang dinilai tidak sejalan dengan fakta kejadian. Ia menyebut terdapat dugaan kesalahan kualifikasi hukum (error in kwalifikasi) karena peristiwa dengan akibat berat justru diperlakukan seolah-olah sebagai peristiwa ringan.
“Hukum pidana tidak boleh ditegakkan dengan memelintir kenyataan. Penyidik tidak berwenang mengecilkan peristiwa pidana agar sesuai dengan pasal yang lebih ringan,” tambahnya.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menurunkan derajat beratnya perbuatan pidana sekaligus mengaburkan ancaman nyata terhadap keselamatan korban. Karena itu, penyidik seharusnya mengedepankan asas kehati-hatian, objektivitas, dan profesionalitas dalam menentukan pasal sangkaan.
“Atas dasar itu, penetapan pasal dalam perkara ini patut dinyatakan sebagai bentuk penyimpangan serius dan sejak awal seharusnya dikualifikasikan ke dalam Pasal 466 ayat (2) KUHP sesuai fakta luka dan bahaya nyata yang ditimbulkan,” pungkasnya.
Penyidikan Dilimpahkan ke Polres Situbondo
Sementara itu, Kapolsek Arjasa AKP Abdullah membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan tersebut. Namun, penanganan perkara tidak lagi berada di tingkat sektor karena telah dilimpahkan ke Polres Situbondo untuk proses penyidikan lanjutan.
“Benar kami mendapatkan laporan kasus tersebut, namun kami langsung melimpahkan kasus itu ke Polres Situbondo untuk ditangani lebih lanjut,” ujarnya.
Dengan pelimpahan tersebut, proses hukum selanjutnya kini berada di bawah kewenangan penyidik Polres Situbondo, termasuk penentuan kualifikasi pasal yang akan dikenakan dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut. (Fia)
Baca Juga:
Editor : Kief
