Tuban – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di atas lahan eks-bengkok Kelurahan Mondokan memunculkan keluhan dari warga penggarap yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari bertani di lahan tersebut. Sekolah yang saat ini masih menempati gedung BLKI Tuban rencananya akan dibangun di atas tanah seluas lebih dari 3,51 hektare.
Petani Kehilangan Lahan Garapan
Salah satu penggarap, Sumiyatun, mengaku sudah 20 tahun mengelola lahan eks-bengkok tersebut sebagai sumber pendapatan utama. Dengan adanya pembangunan SR, ia mengaku pasrah jika lahannya harus digunakan untuk kepentingan pembangunan.
“Kalau jadi dibangun SR di sini, ya mata pencaharian saya pasti akan hilang,” ujarnya dengan nada sedih.
Sumiyatun menjelaskan bahwa selama ini ia membayar sewa lahan sebesar Rp1,5 juta per tahun kepada kelurahan. Sementara terkait ganti rugi, ia menyebut bahwa penggarap hanya akan menerima Rp200 ribu jika tanaman mereka masih berdiri saat pembangunan dimulai. Jika tidak ada tanaman, maka tidak ada ganti rugi yang diberikan.
“Kemarin sempat dibor sumur, tapi sekarang sudah ditutup lagi,” ungkap ibu dua anak itu.
Lahan Produktif, Kompensasi Minim
Keluhan serupa disampaikan Mashudi, warga lain yang juga menggarap lahan eks-bengkok. Ia mengaku tidak mendapatkan kompensasi apa pun meski lahannya cukup produktif.
“Sekali panen bisa sampai 5 kwintal,” jelasnya.
Menurut Mashudi, banyak petani yang merasa keberatan, namun mereka tidak dapat berbuat banyak karena status lahan merupakan milik negara. Meski begitu, lahan tersebut telah menjadi penopang ekonomi puluhan penggarap.
“Saya sangat terbantu dengan adanya lahan ini,” ujarnya.
Lurah Mondokan: Petani Akan Dialihkan ke Lahan Eks-Bengkok Lain
Lurah Mondokan, Adit Dharmawan, saat dikonfirmasi LiputanSatu.id pada Selasa (18/11/2025), mengatakan bahwa urusan pembangunan SR berada di bawah leading sector terkait, bukan kelurahan.
Namun, ia menyebut bahwa secara umum masyarakat sudah memahami bahwa lahan tersebut merupakan aset negara, sehingga mereka siap jika lahan tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
“Masyarakat sudah menyadari jika itu merupakan tanah milik negara, jadi mereka sudah bersiap,” kata Adit.
Adit menambahkan bahwa terdapat sekitar 40 hingga 50 petani penggarap aktif di kawasan tersebut. Ia memastikan bahwa para penggarap tidak akan dilepas begitu saja. Nantinya mereka akan dialihkan ke lahan eks-bengkok lain.
“Bisa di eks-bengkok lain di baratnya SMA 4,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi yang menjadi penanggung jawab pembangunan Sekolah Rakyat terkait proses pembebasan lahan, bentuk kompensasi yang diberikan, maupun jadwal pasti pembangunan. (Az)
Editor : Kief
