Tuban – Kehadiran toko ritel modern Indomaret di area samping gedung IPIT RSUD dr. Koesma Tuban menuai sorotan publik. Berdiri di atas lahan milik Yayasan Abdi Negara, keberadaan gerai tersebut dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menggantungkan hidup dari pengunjung dan keluarga pasien rumah sakit.
PKL Keluhkan Potensi Turunnya Omzet
Beberapa pedagang yang ditemui tim pewarta mengaku cemas. Mereka khawatir pelanggan beralih ke toko ritel yang dinilai lebih lengkap dan nyaman.
“Kami ini jualan makanan dan kebutuhan kecil buat keluarga pasien. Tapi kalau ada Indomaret, orang pasti lebih memilih ke sana. Tempat kami bisa sepi. Ini bukan saingan biasa, tapi bisa membunuh kami pelan-pelan,” ujar salah satu pedagang dengan nada lirih, Selasa (21/10/2025).
Pedagang lain juga menyoroti persoalan biaya sewa lapak yang tinggi, sementara potensi pendapatan diperkirakan menurun.
“Sewa di sini enggak murah, Mas. Kalau omzet terus turun, ya kami bisa gulung tikar. Sementara kebutuhan rumah tangga tetap jalan,” keluhnya.
Diduga Langgar Zonasi, Namun Dibenarkan Pihak Yayasan
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kawasan RSUD Tuban sejatinya masuk dalam zona terbatas bagi pendirian toko ritel modern. Artinya, kuota pendirian gerai seperti Indomaret dikabarkan sudah penuh sesuai regulasi daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan toko baru tetap berdiri di lokasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Abdi Negara, Agus Wijaya, membenarkan bahwa lahan tersebut memang milik yayasan dan disewakan untuk keperluan pendirian Indomaret. Namun ia menegaskan, keberadaan toko itu bukan semata untuk kepentingan bisnis.
“Itu bukan sekadar toko modern, tapi business class dari SMK Abdi Negara. Di sana siswa bisa belajar langsung dunia kerja dan praktik magang. Tujuannya jelas: pembekalan kompetensi lulusan kami,” ujar Agus usai menghadiri sidang paripurna, Rabu (22/10/2025).
Diklaim sebagai Fasilitas Edukasi Siswa SMK
Agus menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari konsep pembelajaran berbasis industri yang kini mulai diterapkan di lingkungan pendidikan kejuruan. Tak hanya toko ritel, pihak yayasan juga berencana membangun Hotel Abdi Negara di lahan yang sama sebagai sarana magang siswa.
“Kalau hanya untuk jualan memang tidak boleh, karena zona sudah terbatas. Tapi kalau ada pendekatan lain seperti edukasi dan pelatihan siswa, itu bisa dipertimbangkan. Indomaret ini hadir sebagai mitra pembelajaran,” terang Agus yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tuban.
Potensi Dampak Sosial dan Persaingan Tak Seimbang
Meski menekankan unsur edukatif, Agus tidak menampik adanya potensi dampak bagi pedagang kecil di sekitar lokasi. Ia menyebut persaingan merupakan hal wajar dalam dunia usaha.
“Kompetisi itu wajar. Tapi kami tidak berniat menggusur usaha kecil. Justru ini bisa jadi tantangan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dagangannya,” imbuhnya.
Namun di sisi lain, kalangan PKL menilai pernyataan tersebut belum menjawab kekhawatiran soal pemerataan akses ekonomi dan keadilan usaha. Mereka menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya melihat sisi formal izin bangunan, tetapi juga dampak sosial terhadap warga kecil yang terdampak langsung.
Pemkab Diminta Turun Tangan
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Gunadi, belum memberikan keterangan resmi. Pewarta masih berupaya mengonfirmasi perihal izin pendirian toko serta pengawasan terhadap dampak sosial dan ekonomi di sekitar area rumah sakit.
Fenomena ini menyoroti ketegangan klasik antara penetrasi pasar modern dan keberlangsungan ekonomi lokal. Di tengah upaya lembaga pendidikan menghadirkan pembelajaran berbasis industri, diperlukan kepekaan sosial agar sektor informal seperti PKL tidak menjadi korban dari pembangunan yang tidak seimbang.
Pemerintah daerah diharapkan hadir sebagai penengah — memastikan setiap langkah modernisasi tetap berpihak pada keadilan dan kesejahteraan warga. (Aj)
Editor : Kief
