Tuban – Kawasan wisata Sumber Krawak di Desa Guo Terus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, seharusnya bisa menjadi destinasi unggulan berbasis alam. Namun hingga kini, kawasan tersebut justru identik dengan pemalakan, intimidasi, dan aksi premanisme yang seakan dibiarkan.
Alih-alih menghadirkan kenyamanan bagi wisatawan, Sumber Krawak kini menjadi momok. Warganet di media sosial sudah berkali-kali melontarkan keluhan, bahkan terang-terangan menyebut lokasi itu rawan pungli dan preman.
“Akeh pungli, ambe preman ne,” tulis akun @yohan_andika.
“Banyak premannya jadi takut mau kesana lagi,” tambah akun @nurma_yudii.
Keluhan serupa terus bermunculan, namun kondisi tak kunjung berubah.
Warga Enggan Datang, Potensi Ekonomi Hilang
Yanto, warga setempat, mengaku sudah jarang mengunjungi kawasan tersebut meski dekat dengan rumahnya.
“Sering di sana terjadi pemalakan. Biasanya bukan warga sini, tapi dari desa lain yang datang. Jadinya males ke sana mas,” ungkapnya.
Praktik semacam ini membuat potensi wisata desa terhambat. Padahal, jika dikelola dengan baik, Sumber Krawak bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
Aparat Janjikan Patroli
Kapolsek Montong, IPTU Komari, menyebut pihaknya akan menggencarkan patroli dan memasang banner imbauan. Namun, banyak warga menilai langkah tersebut terlalu normatif dan belum menjawab kebutuhan nyata: penindakan tegas terhadap para pelaku.
“Patroli sifatnya hanya sementara, begitu aparat pergi, preman muncul lagi. Butuh langkah lebih serius, bukan sekadar spanduk,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Disbudporapar: Potensi Ada, Tapi Tak Tergarap
Kepala Disbudporapar Tuban, Mohammad Emawan Putra, mengakui Sumber Krawak punya potensi besar, namun belum ada pengelolaan resmi sejak pandemi.
“Ke depan mungkin akan kami dorong desa setempat membentuk Pokdarwis,” katanya.
Pernyataan itu dinilai sebagian warga hanya wacana lama yang berulang, tanpa ada langkah konkret yang membuat kawasan benar-benar aman untuk dikembangkan.
Baca Juga:
Perhutani Diam
Sumber Krawak berada di bawah administratif Perhutani KPH Parengan. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Perhutani melalui Humas Aat belum memberikan keterangan resmi. Diamnya Perhutani makin mempertegas kesan bahwa persoalan ini seolah bukan prioritas, meski kawasan milik negara tersebut terus dikuasai preman. (Az)
Editor : Kief
