Ruangan Masih Terkunci, Kubu Go Tjong Ping Terpaksa Buka Paksa Kantor Klenteng

- Reporter

Kamis, 22 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tukang kunci mengganti grendel kunci kantor Klenteng Kwan Sing Bio Tuban (gambar : Assa Annazili)

Tukang kunci mengganti grendel kunci kantor Klenteng Kwan Sing Bio Tuban (gambar : Assa Annazili)

Tuban – Konflik internal Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong (KSB & TLK) Tuban kembali memanas. Belum genap dua pekan setelah dikukuhkan sebagai Ketua Umat Anggota pada 12 Oktober 2026, Go Tjong Ping mengaku belum bisa menjalankan aktivitas kepengurusan secara normal lantaran sejumlah ruangan kantor dan sekretariat masih terkunci.

Situasi tersebut berujung pada pembukaan paksa pintu kantor oleh Umat Anggota TITD KSB & TLK pada Kamis (22/10/2026). Sedikitnya 12 ruangan dilaporkan masih terkunci, mulai dari ruang administrasi hingga ruang pertemuan dan rapat.

Go Tjong Ping mengaku tidak menghendaki tindakan tersebut. Namun, ia menilai langkah itu terpaksa dilakukan karena fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan roda organisasi belum diserahkan oleh kubu Tio Eng Bo.

“Saya kan sudah terpilih sebagai ketua yang sah sesuai AD/ART, sesuai pemilihan Umat Anggota. Namun, fasilitas yang seharusnya menjadi hak umat anggota tidak diserahkan oleh Eng Bo (Tio Eng Bo), sehingga dibuka paksa ini,” ungkap Go Tjong Ping, Kamis (22/10/2026).

Menurut Go, kondisi tersebut membuat kepengurusan yang dipimpinnya kesulitan menjalankan pekerjaan administratif. Untuk sementara, pihaknya berencana membuka delapan hingga sembilan ruangan agar aktivitas organisasi dapat kembali berjalan.

“Saya tidak menghendaki pengerusakan ini. Tapi mau bagaimana lagi. Kalau tidak diserahkan, kepengurusan yang sah tidak bisa bekerja mengurus administrasi karena pintunya tertutup,” tegasnya.

Go juga menyayangkan konflik internal yang terus berlarut. Ia berharap pihak-pihak yang menginginkan kerukunan umat, termasuk Soedomo Mergonoto, bersedia datang ke Klenteng Kwan Sing Bio untuk mencari jalan keluar bersama.

“Wong sesama Cina aja masak tetap saling lapor. Jika mau baik-baik kan enak to, Pak Eng Bo itu,” katanya.

Namun, klaim Go mengenai keabsahan kepengurusan tersebut dibantah Tio Eng Bo. Ia menegaskan, kepengurusan Go Tjong Ping belum sah secara hukum karena dinilai belum memiliki akta notaris resmi yang diterbitkan berdasarkan hasil musyawarah umat.

Eng Bo menjelaskan, penetapan ketua umum di klenteng yang dikenal sebagai salah satu tempat ibadah terbesar di Asia Tenggara itu harus melalui mekanisme administrasi dan hukum yang jelas.

Proses tersebut, menurut dia, meliputi pembuatan akta notaris berdasarkan hasil musyawarah umat, pengesahan berita acara, pengurusan akta melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, hingga penerbitan akta melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

“Kepengurusan yayasan yang lama juga perlu dihidupkan terlebih dahulu sebelum menjalankan pergantian,” ungkap Eng Bo.

Ia turut menyinggung adanya perjanjian khusus yang melibatkan delapan orang perwakilan umat pada periode 2020–2022. Dalam kesepakatan tersebut, mandat kepengurusan klenteng disebut telah diserahkan kepada tiga pengusaha besar asal Surabaya.

Dari enam poin kesepakatan mengenai penataan organisasi, Eng Bo mengklaim baru tiga poin yang telah diselesaikan. Sementara itu, tiga poin lainnya disebut masih belum terealisasi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah belum terbentuknya yayasan baru TITD Kwan Sing Bio serta belum diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA) baru bagi umat. Menurut Eng Bo, kedua hal tersebut termasuk dalam poin kesepakatan yang sebelumnya dibahas melalui mediasi bersama Komisi II DPRD setempat.

Terkait pembukaan paksa pintu kantor dan polemik kepengurusan, Eng Bo mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada ketua pembina serta jajaran pengurus di tingkat atas untuk mendapatkan arahan penyelesaian.

Ia berharap konflik yang kembali mencuat itu tidak semakin memperlebar perpecahan di kalangan umat. Menurutnya, penyelesaian melalui musyawarah dan pertemuan langsung masih menjadi jalan yang perlu ditempuh.

“Mestinya duduk satu meja, selesaikan bersama enaknya gimana. Kalau dengan cara seperti ini, tidak akan selesai walaupun 15 tahun,” pungkasnya.

Polemik di Kwan Sing Bio kini tidak hanya menyangkut akses terhadap ruang kantor dan sekretariat, tetapi juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai legalitas kepengurusan serta pelaksanaan kesepakatan penataan organisasi. Penyelesaian yang mempertemukan kedua pihak menjadi penting agar aktivitas pelayanan dan administrasi umat tidak terus terhambat.(Az/Kiev)

Editor : Mukhyidin Khifdi

Berita Terkait

Plt Bupati Tulungagung Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Lewat Aksi Nyata
Reses di Dapil 6 Tulungagung, Arif Zainudin Soroti UMKM
KPK Sisir APBD Tuban 2024–2026, Proyek RTH Palang Senilai Rp25 Miliar Ikut Diperiksa
Ratusan Anggota PSHT Geruduk Polresta Tuban, Desak Kasus Pengeroyokan Diusut Tuntas
Kasus Dugaan Asusila Pegawai SIG, Kejari : Sejak Mei Belum Ada Perkembangan
PBSI Unirow Cetak Mahasiswa Berkarya, Buku Teks Jadi Produk Nyata Perkuliahan
Gen Z Tuban Tak Lagi Buru-buru Menikah, Ekonomi Jadi Alasan!
FISIP UNTAN Bekali Siswa SMKN 3 Pontianak Akan Pentingnya Literasi

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:41 WIB

Plt Bupati Tulungagung Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Lewat Aksi Nyata

Rabu, 11 November 2026 - 14:32 WIB

Reses di Dapil 6 Tulungagung, Arif Zainudin Soroti UMKM

Selasa, 10 November 2026 - 20:56 WIB

KPK Sisir APBD Tuban 2024–2026, Proyek RTH Palang Senilai Rp25 Miliar Ikut Diperiksa

Selasa, 10 November 2026 - 18:57 WIB

Ratusan Anggota PSHT Geruduk Polresta Tuban, Desak Kasus Pengeroyokan Diusut Tuntas

Sabtu, 7 November 2026 - 20:58 WIB

PBSI Unirow Cetak Mahasiswa Berkarya, Buku Teks Jadi Produk Nyata Perkuliahan

Berita Terbaru

Kegiatan reses DPRD Tulungagung, Arif Zainudin (gambar : Hendra)

Politik

Reses di Dapil 6 Tulungagung, Arif Zainudin Soroti UMKM

Rabu, 11 Nov 2026 - 14:32 WIB