Tarif Parkir Pantai Boom Diduga Tak Wajar, Disbudporapar Tegaskan Bukan Petugas Resmi

- Reporter

Jumat, 2 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Disbudporapar Kabupaten Tuban Mohammad Emawan Putra saat memberikan keterangan terkait polemik tarif parkir di kawasan wisata Pantai Boom Tuban, (Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Kepala Disbudporapar Kabupaten Tuban Mohammad Emawan Putra saat memberikan keterangan terkait polemik tarif parkir di kawasan wisata Pantai Boom Tuban, (Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Tuban – Ramai di jagat media sosial, seorang sopir minibus mengeluhkan dugaan pungutan parkir tak wajar di kawasan wisata Pantai Boom, Kabupaten Tuban. Dalam unggahan yang beredar, sopir tersebut mengaku ditarik biaya parkir sebesar Rp50 ribu, padahal pada papan pengumuman tertera tarif Rp7.500 dan tarif tertinggi Rp15.000.

Unggahan tersebut sontak menuai beragam komentar dari warganet. Sejumlah pengunjung lain turut mengaku mengalami kejadian serupa dengan nominal berbeda-beda. Ada yang menyebut tarif parkir sepeda motor dipungut Rp5 ribu hingga Rp10 ribu, melebihi tarif yang lazim diberlakukan.

Disbudporapar: Bukan Petugas Resmi

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Tuban, Mohammad Emawan Putra, menegaskan bahwa petugas yang menarik tarif Rp50 ribu tersebut bukanlah petugas resmi pemerintah daerah.
“Itu tidak mungkin petugas kami. Tidak menggunakan seragam, dan tarif yang ditarik jauh di atas tarif Perda. Untuk bus, tarif resmi hanya Rp7.500,” tegas Emawan saat dikonfirmasi LiputanSatu.id, Jumat (02/01/2026).

Ia menjelaskan, petugas parkir resmi di kawasan Pantai Boom wajib mengenakan seragam dan memberikan karcis parkir kepada setiap pengunjung. Karcis tersebut mencantumkan nominal tarif dan menjadi bagian dari pencatatan resmi.
“Kalau resmi pasti ada karcis. Semua tercatat dan nominalnya jelas,” tambahnya.

Ada Lahan Parkir Swasta

Emawan juga mengungkapkan bahwa di kawasan Pantai Boom terdapat lahan parkir yang bukan dikelola oleh pemerintah daerah, tepatnya di sisi barat pintu masuk. Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau pengelola parkir swasta agar tidak mematok tarif yang terlalu tinggi.
“Kalau pun ada selisih, jangan terlalu besar. Wajar saja, selisih seribu atau dua ribu,” ujarnya.

Akan Dikoordinasikan

Menyikapi keluhan yang ramai di media sosial tersebut, Disbudporapar Tuban mengaku akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Langkah ini diambil guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung wisata Pantai Boom.
“Kami akan koordinasikan agar kejadian seperti ini tidak terulang dan wisatawan merasa nyaman,” pungkas Emawan. (Az)

Editor : Kief

Berita Terkait

KPK Sisir APBD Tuban 2024–2026, Proyek RTH Palang Senilai Rp25 Miliar Ikut Diperiksa
Ratusan Anggota PSHT Geruduk Polresta Tuban, Desak Kasus Pengeroyokan Diusut Tuntas
Kasus Dugaan Asusila Pegawai SIG, Kejari : Sejak Mei Belum Ada Perkembangan
PBSI Unirow Cetak Mahasiswa Berkarya, Buku Teks Jadi Produk Nyata Perkuliahan
Gen Z Tuban Tak Lagi Buru-buru Menikah, Ekonomi Jadi Alasan!
FISIP UNTAN Bekali Siswa SMKN 3 Pontianak Akan Pentingnya Literasi
Terperosok ke Sumur Tua, Pemuda di Tuban Bertahan Hidup Semalaman
Pengepul Solar Bersubsidi Ilegal Diamankan Polisi di Tuban

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 20:56 WIB

KPK Sisir APBD Tuban 2024–2026, Proyek RTH Palang Senilai Rp25 Miliar Ikut Diperiksa

Selasa, 10 November 2026 - 18:57 WIB

Ratusan Anggota PSHT Geruduk Polresta Tuban, Desak Kasus Pengeroyokan Diusut Tuntas

Senin, 9 November 2026 - 21:49 WIB

Kasus Dugaan Asusila Pegawai SIG, Kejari : Sejak Mei Belum Ada Perkembangan

Sabtu, 7 November 2026 - 20:58 WIB

PBSI Unirow Cetak Mahasiswa Berkarya, Buku Teks Jadi Produk Nyata Perkuliahan

Sabtu, 7 November 2026 - 18:30 WIB

FISIP UNTAN Bekali Siswa SMKN 3 Pontianak Akan Pentingnya Literasi

Berita Terbaru

Anas Urbaningrum (gambar : ist.)

Politik

Anas Urbaningrum Desak DPR Bentuk Pansus Audit Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:17 WIB