Tuban – Aditya Halindra Faridzky, yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Lindra, memulai periode keduanya sebagai Bupati Tuban sejak awal 2025. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia telah memimpin salah satu wilayah di Jawa Timur dengan tantangan sosial yang kompleks, termasuk persoalan kemiskinan yang masih belum tuntas.
Bupati Muda dari Keluarga Politik
Mas Lindra lahir pada 15 April 1992 di Surabaya. Ia berasal dari keluarga dengan pengaruh kuat dalam dunia politik. Ibunya, Haeny Relawati Rini Widyastuti, pernah menjabat sebagai Bupati Tuban selama dua periode, sementara sang ayah, Ali Hasan, merupakan pengusaha dan politisi dari Partai Golkar. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Airlangga, dan ia sempat meniti karier sebagai anggota DPRD Jawa Timur sebelum akhirnya terpilih menjadi bupati.
Kekayaan Pribadi yang Mengundang Perhatian
Dalam laporan kekayaan terakhir yang disampaikan ke KPK (LHKPN 2023), Mas Lindra tercatat memiliki harta senilai Rp12,4 miliar. Menariknya, mayoritas kekayaan tersebut berbentuk simpanan tunai. Ia hanya memiliki satu motor dan sebidang tanah di Malang, tanpa kepemilikan mobil ataupun utang. Transparansi ini mendapat apresiasi, tetapi juga menjadi bahan diskusi publik terkait gaya hidup dan efektivitas pemimpin daerah di tengah tingginya angka kemiskinan.
Penurunan Kemiskinan yang Belum Signifikan
Meski pemerintahannya mencatat penurunan angka kemiskinan, perubahan itu masih terbilang kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, tingkat kemiskinan menurun dari 14,91% pada 2023 menjadi 14,36% pada 2024. Meski tren ini positif, posisi Tuban tetap berada di daftar lima kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Penurunan setengah persen itu menandakan adanya upaya, namun belum cukup kuat untuk menjawab akar persoalan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, minimnya industrialisasi di pedesaan, serta keterbatasan akses lapangan kerja yang berkualitas.
Reformasi Administratif vs Realita Sosial
Dalam bidang administrasi pemerintahan, Mas Lindra berhasil mengantarkan Kabupaten Tuban meraih predikat “A” dalam reformasi birokrasi dari Kemenpan RB. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat miskin. Sektor informal masih mendominasi ekonomi daerah, dan banyak warga bergantung pada pertanian subsisten dengan hasil yang tak menentu.
Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2025-2030
Baca juga: Efisiensi Anggaran Capai Rp50 Miliar, Bupati Tuban Targetkan Program MBG Rampung di Tahun 2025
Akankah Periode Kedua Lebih Berani?
Publik berharap periode kedua ini tak hanya fokus pada pembenahan birokrasi, tetapi juga berani mengeksekusi kebijakan yang menyasar langsung penyebab kemiskinan. Dari reformasi anggaran, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga optimalisasi bantuan sosial berbasis data riil.
Di tengah tingginya harapan dan sorotan publik, tantangan terbesar Mas Lindra bukan lagi soal citra, melainkan hasil nyata. Mampukah ia mengangkat kesejahteraan rakyat kecil? Periode keduanya harus menjadi momentum menjawab tantangan itu.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
