SURABAYA, JATIM – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Jawa Timur terus mengalami peningkatan signifikan. Menanggapi situasi ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menetapkan status keadaan darurat bencana non-alam akibat wabah PMK di seluruh wilayah provinsi.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 yang dikeluarkan pada 23 Januari 2025. Status darurat ini diberlakukan hingga kasus PMK di wilayah Jawa Timur tidak lagi ditemukan atau tidak lagi menjadi ancaman bagi kesehatan ternak, sesuai rekomendasi dari Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Timur.
“Status keadaan darurat ini diberlakukan sampai PMK tidak lagi ditemukan atau tidak menjadi masalah kesehatan ternak di Jawa Timur, atau sesuai rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner,” ujar Adhy Karyono dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (1/2/2025) pagi.
Kasus PMK di Jawa Timur Meningkat Tajam
Berdasarkan data yang dihimpun, sejak 1 Desember 2024 hingga 30 Januari 2025, jumlah kasus PMK di Jawa Timur telah mencapai 18.721 kasus. Berikut rinciannya:
10.670 ekor ternak (57%) masih dalam kondisi sakit.
6.616 ekor ternak (35%) telah sembuh atau mengalami pemulihan.
984 ekor ternak (5,1%) dilaporkan mati akibat infeksi PMK.
Sementara itu, di tingkat nasional, wabah PMK juga mengalami lonjakan kasus di delapan provinsi, yakni:
- Jawa Timur
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Barat
- Banten
- Lampung
- Aceh
- Nusa Tenggara Barat (NTB)
Menurut Adhy Karyono, laju peningkatan kasus PMK di Jawa Timur kini telah mencapai 350 kasus per hari, melonjak drastis dibandingkan sebelumnya yang hanya 10 kasus per hari. Secara epidemiologi, peningkatan ini telah melebihi dua kali standar deviasi rata-rata kasus dalam satu tahun terakhir, sehingga diperlukan langkah cepat untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini.
“Rata-rata peningkatan kasus PMK di Jawa Timur kini mencapai 350 ekor per hari, dari sebelumnya hanya 10 kasus per hari. Secara epidemiologi, peningkatan ini telah mencapai dua kali standar deviasi dari rata-rata kasus dalam satu tahun terakhir,” ujar Adhy.
Baca juga: Kasus PMK di Jawa Timur Terkini: 11.016 Kasus Aktif, 980 Hewan Mati
Langkah-Langkah Pengendalian Wabah PMK
Untuk menekan penyebaran PMK di Jawa Timur, Gubernur mengimbau seluruh Bupati dan Wali Kota untuk segera mengambil langkah strategis dalam pengendalian dan penanggulangan wabah secara menyeluruh. Beberapa langkah yang ditekankan, antara lain:
- Pengalokasian Anggaran untuk Penanganan PMK
Pemerintah daerah diimbau untuk segera mengalokasikan sharing anggaran guna mendukung percepatan pengendalian PMK, terutama dalam hal:
✅ Penyediaan operasional bagi petugas vaksinasi dan pengobatan ternak.
✅ Bantuan bagi peternak yang terdampak PMK.
- Isolasi dan Karantina Hewan yang Terinfeksi
Untuk memutus rantai penyebaran, ternak yang terinfeksi harus diisolasi berbasis kandang atau desa. Langkah ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah penyebaran penyakit.
- Pendataan Populasi Ternak Berisiko
Dinas terkait diminta untuk melakukan pendataan lengkap terkait profil peternakan, termasuk:
Populasi ternak yang berisiko terpapar PMK.
Lokasi peternakan secara spesifik (by name, by address).
- Penutupan Sementara Pasar Hewan Jika Diperlukan
Jika ditemukan lonjakan kasus di suatu wilayah, pasar hewan dapat ditutup sementara waktu untuk mencegah penyebaran lebih luas.
- Pengawasan Ketat di Pasar Hewan
Pemerintah akan menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap:
✅ Ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan.
✅ Monitoring kesehatan hewan.
✅ Pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewani.
- Edukasi dan Pelaporan oleh Peternak
Peternak juga diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan ternak sakit atau mati dengan gejala yang mengarah pada PMK. Hal ini bertujuan agar respons medis dapat dilakukan lebih cepat.
Baca juga: Kasus PMK di Jatim Melonjak: Pemprov Perketat Pengawasan dan Percepat Penanganan
Dampak Ekonomi dan Peran Masyarakat
Wabah PMK tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian peternak dan sektor peternakan di Jawa Timur. Penutupan pasar hewan dan larangan lalu lintas ternak dapat menyebabkan kerugian bagi para peternak kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk:
- Memberikan bantuan bagi peternak terdampak.
- Menyediakan kompensasi bagi ternak yang harus dimusnahkan akibat PMK.
- Mendorong pemberian vaksinasi secara merata agar wabah bisa dikendalikan lebih cepat.
Adhy Karyono berharap, dengan adanya status keadaan darurat ini, upaya penanganan PMK bisa lebih cepat dan efektif guna menyelamatkan sektor peternakan serta mengurangi dampak ekonomi bagi peternak.(Pur/Din)
Editor : Mukhyidin khifdhi
