Tuban – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Kabupaten Tuban, Jumat (06/03/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menangani dampak bencana sekaligus memastikan proses pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya percepatan penanganan dampak banjir yang masih dirasakan warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, ia menilai kerugian materiil yang dialami masyarakat tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Fasilitas umum terdampak seperti sekolah dan tempat ibadah harus bisa segera difungsionalkan kembali,” tegas Gibran.
Jalan Rusak dan Infrastruktur Jadi Prioritas Perbaikan
Selain pemulihan fasilitas umum, Wapres juga menyoroti kerusakan jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang terdampak banjir. Menurutnya, perbaikan harus segera dilakukan agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang rusak segera diperbaiki, termasuk sistem saluran air di sekitar jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga dan distribusi logistik,” ujarnya.
Ia juga meminta percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan agar bantuan dapat segera disalurkan.
“Rumah warga yang mengalami kerusakan segera diselesaikan pendataannya, dicairkan bantuannya, dan dibantu proses pembersihannya,” katanya.
Antisipasi Penyakit Pascabanjir dan Cuaca Ekstrem
Selain fokus pada pemulihan infrastruktur, Gibran mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi munculnya penyakit pascabanjir seperti diare, disentri, hepatitis, dan demam berdarah dengue (DBD).
Ia juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih berlanjut hingga akhir Maret berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
“Berdasarkan BMKG, kita masih akan dilanda cuaca ekstrem sampai bulan Maret. Oleh sebab itu kita harus selalu siap dan waspada,” ungkapnya.
Untuk jangka panjang, Wapres menekankan perlunya penanganan yang lebih sistematis guna mencegah banjir berulang, termasuk pembenahan tata kelola drainase serta normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.
“Perhatikan tata kelola dan perbaiki sistem drainase, lakukan pengerukan rutin sungai yang mengalami pendangkalan,” tegasnya.
Pemprov Jatim Sebut Penanganan Butuh Program Multi Years
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sejumlah program penanganan banjir memang memerlukan dukungan anggaran serta skema pengerjaan jangka menengah.
“Proses penyelesaiannya memang membutuhkan multi years,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Bupati Aditya Halindra Faridzky melaporkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah penanganan di lapangan, termasuk normalisasi sungai serta penguatan infrastruktur pengendali banjir.
“Pada dasarnya semuanya sudah selesai Pak, tinggal normalisasinya saja,” jelasnya.
Baca Juga:
Perusahaan Semen Ikut Berkontribusi Lewat CSR
Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, Indrieffouny Indra, menambahkan bahwa perusahaan turut berkontribusi dalam penanganan dampak bencana melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dukungan tersebut mencakup bantuan penanganan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Kami memang melakukan beberapa program CSR, termasuk mengalokasikan bantuan untuk penanganan dan pengobatan, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun non-finansial,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Rizki Kresno Edhie Hambali, EVP GHoPo PT Semen Indonesia Tbk Muhammad Supriyadi, serta perwakilan sejumlah instansi teknis.
Alih Fungsi Hutan dan Tambang Ilegal Jadi Sorotan
Beberapa hari terakhir banjir memang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban. Meski air mulai surut, persoalan penyebab banjir masih menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah pihak menilai maraknya alih fungsi lahan hutan menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir. Selain itu, aktivitas penambangan ilegal yang masih terjadi di beberapa wilayah juga dinilai memperburuk kondisi lingkungan dan mempercepat kerusakan daerah resapan air.
Kondisi tersebut memunculkan dorongan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan di wilayah hulu hingga hilir. (Az)
Editor : Kief
