Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026). Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah Raperda tentang Minuman Beralkohol (Minol) yang disebut mengalami perubahan materi lebih dari 50 persen.
Kesepakatan tersebut mencakup empat Raperda usulan eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD. Regulasi yang dibahas menyentuh sejumlah aspek penting pemerintahan, mulai dari penataan perangkat daerah, tata kelola pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, hingga pengendalian peredaran minuman beralkohol dan pengelolaan sektor kelautan.
Empat Raperda usulan eksekutif meliputi perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Perangkat Desa, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa. Sementara dua Raperda inisiatif DPRD yakni tentang Minuman Beralkohol dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Kelautan.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menjelaskan rapat paripurna tersebut menjadi forum penyampaian pendapat akhir seluruh fraksi sekaligus penyampaian kesimpulan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III.
“Paripurna hari ini dalam rangka pendapat akhir dari masing-masing fraksi, kemudian kesimpulan dari masing-masing Pansus I, II, dan III berkenaan dengan enam Raperda. Empat Raperda dari eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban,” ungkapnya.
Sugiantoro juga mengungkapkan, dari empat Raperda inisiatif DPRD yang sebelumnya masuk agenda pembahasan, dua di antaranya telah disepakati pada 2026. Keduanya berkaitan dengan pengaturan minuman beralkohol serta pemanfaatan dan pengelolaan kelautan.
Adapun dua Raperda lainnya, yakni tentang utilitas dan kebencanaan, belum rampung dibahas. Terbatasnya waktu hingga akhir tahun membuat pembahasan kedua regulasi tersebut berpeluang dilanjutkan pada 2027.
Di sisi lain, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa pembahasan enam Raperda telah diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Perhatian khusus diberikan terhadap Raperda Minuman Beralkohol. Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu menyebut terdapat perubahan materi yang cukup besar, bahkan lebih dari 50 persen dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Perubahan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak semakin meluas di Kabupaten Tuban.
“Prinsipnya, kami tetap berkomitmen menekan peredaran minuman beralkohol agar tidak berkembang secara signifikan di Kabupaten Tuban,” tegasnya.
Meski telah disepakati dalam rapat paripurna, enam Raperda tersebut belum otomatis berlaku sebagai peraturan daerah. Tahapan berikutnya adalah konsultasi kepada pemerintah provinsi sebelum memasuki proses penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemkab Tuban berharap seluruh proses lanjutan dapat segera diselesaikan sehingga keenam regulasi tersebut bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai inisiatif penyusunan regulasi. Menurutnya, keberadaan aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
