Surabaya – Persaingan kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya pasir laut, diungkap Owner Kaisar Bauksit Nusantara (Kabantara Grup), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy.
Pengusaha tambang nasional yang akrab disapa Gus Lilur itu menyebut, tidak banyak pihak yang mengetahui bahwa perebutan otoritas penerbitan izin tambang di Indonesia pernah berlangsung cukup lama dan berdampak serius terhadap sektor pertambangan nasional.
Benturan Kewenangan Bikin Negara Setop Terbitkan IUP Baru
Menurut Gus Lilur, konflik kewenangan antara dua kementerian tersebut bahkan berlangsung lebih dari lima tahun. Akibatnya, negara terpaksa menghentikan penerbitan IUP baru karena tidak adanya kejelasan lembaga yang berwenang.
“Perkelahian antara dua kementerian tersebut berlangsung lebih dari lima tahun, sampai membuat negara gagal menerbitkan IUP baru,” ujar Gus Lilur, Senin (05/01/2026).
Ia menjelaskan, kebuntuan tersebut akhirnya terurai setelah diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini kembali menegaskan kewenangan negara dalam penerbitan IUP, khususnya untuk Galian A dan Galian B.
“Sekarang NKRI kembali memiliki regulasi yang jelas dalam penerbitan IUP,” katanya.
Penjelasan Galian A dan Galian B
Gus Lilur merinci, Galian A mencakup komoditas emas, perak, dan tembaga. Sementara Galian B meliputi batubara, nikel, bauksit, timah, bijih besi, mangan, hingga galena.
Ia menilai kejelasan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan yang selama ini terdampak konflik kewenangan antar kementerian.
Baca Juga:
Gus Lilur secara terbuka menyampaikan kepuasannya atas berakhirnya konflik kewenangan tersebut. Ia menyebut ESDM kini dapat bekerja tanpa gangguan dari kementerian lain.
“Saya gembira dan bahagia, ESDM tidak lagi diganggu KKP. Mestinya Presiden RI tahu soal sengketa kewenangan ini dan tidak lagi memposisikan yang bersangkutan kembali sebagai menteri,” ujarnya.
Ribuan IUP Dicabut, Jutaan Hektare Kembali ke Negara
Lebih lanjut, Gus Lilur mengungkapkan bahwa sejak 2016 hingga 2022, pemerintah telah mencabut lebih dari 10.000 IUP. Pencabutan tersebut membuat lebih dari 10 juta hektare lahan tambang kembali dikuasai negara.
Namun, kondisi tersebut justru memicu maraknya aktivitas pertambangan ilegal di berbagai daerah.
“Dampaknya ada ribuan tambang ilegal beroperasi di negara ini,” ungkapnya.
Gus Lilur menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur tata kelola pertambangan agar berjalan sesuai kaidah dan tidak merusak lingkungan.
“Sudah semestinya negara hadir mengatur tata kelola pertambangan, sehingga pertambangan sesuai kaidah penambangan dan tidak merusak lingkungan,” tegasnya.
Pertambangan Tak Bisa Dihindari dalam Kehidupan
Ia juga menekankan bahwa kehidupan modern tidak bisa dilepaskan dari hasil pertambangan. Mulai dari pasir, besi, semen, kaca, keramik, aluminium, hingga peralatan sanitasi seperti kloset WC, semuanya berasal dari proses penambangan.
“Mustahil hidup tanpa pertambangan,” katanya.
Gus Lilur turut menyoroti berbagai musibah lingkungan, khususnya di Sumatera. Menurutnya, penyebab utama bencana adalah gundulnya hutan dan aktivitas penambangan tanpa aturan.
“Musibah Sumatera pendosa utamanya adalah penambangan tanpa aturan,” ujarnya.
Seruan Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Sebagai penutup, pengusaha yang juga dikenal sebagai pegiat filantropi ini mengajak seluruh pihak untuk kembali menjalankan aktivitas pertambangan sesuai aturan yang berlaku.
“Aturan di NKRI sudah nyaris sempurna, pelaksanaannya saja yang belepotan karena banyak drakula dan penjahat di dalamnya,” tandasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan mengutip lirik lagu Iwan Fals yang dianggap relevan dengan kondisi saat ini.
“Tegakkan hukum setegak-tegaknya, kan ku angkat engkau menjadi Manusia Setengah Dewa. Salam Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkas cicit Ken Arok tersebut. (Fia)
Editor : Kief
