Tuban – Insiden siswa jatuh sakit usai menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Tuban. Kali ini, sejumlah siswa di Kecamatan Montong harus mendapatkan penanganan medis dan dilarikan ke puskesmas pada Selasa (27/01/2026) setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan di sekolah.
Peristiwa ini menambah daftar kasus serupa yang sebelumnya terjadi di Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Palang. Dengan demikian, insiden di Montong menjadi kasus ketiga dalam rangkaian pelaksanaan Program MBG di Tuban, yang memicu perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
DPRD Nilai Ada Persoalan Pengawasan dan Keamanan Pangan
Anggota Komisi III DPRD Tuban, Lukmanul Hakim, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian berulang yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG. Ia menegaskan, insiden ini tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa biasa.
“Ini peringatan serius. Ada persoalan dalam pengawasan, standar higienitas, dan keamanan pangan yang harus segera dibenahi,” tegas Lukman, Selasa (27/01/2026).
Menurutnya, terjadinya insiden berulang mengindikasikan adanya dugaan kelalaian dalam tata kelola, pengawasan, hingga penerapan standar keamanan pangan pada pelaksanaan Program MBG di lapangan.
Pelaksanaan Program MBG Jadi Sorotan
Meski mengkritisi pelaksanaan, Lukman menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan, apalagi menghentikan Program MBG. Ia menilai MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang penting untuk pemenuhan gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Masalahnya bukan pada konsep programnya, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan yang belum disiplin terhadap standar kesehatan, higienitas, dan rantai distribusi makanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program yang menyasar anak-anak tidak boleh mengandung risiko sekecil apa pun.
“Ini menyangkut keselamatan publik. Kelalaian sekecil apa pun tidak bisa ditoleransi. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang,” imbuhnya.
Kodim Akui Peran Terbatas dalam Pengawasan Mitra Dapur
Sementara itu, Pasi Teritorial Kodim 0811/Tuban, Kapten Dodi Anang Kustiawan, saat ditemui di kantornya pada Rabu (28/1/2026), mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengetahui kondisi teknis mitra dapur MBG.
“Kami hanya menjadi pendamping dan pengawas. Kami tidak dilibatkan dalam pengadaan bahan baku, penentuan menu, maupun distribusi. Mitra berjalan sendiri, bahkan selama ini minim koordinasi. Kalau sudah ada masalah, baru kami dilibatkan,” ungkap Kapten Dodi.
Ia menjelaskan, kewenangan pemberian sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Rencana Evaluasi Menyeluruh Mitra MBG
Meski tidak memiliki kewenangan penindakan, Kodim 0811/Tuban menyatakan akan mengambil langkah perbaikan dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan. Dalam waktu dekat, seluruh SPPG, kepala dapur, serta mitra MBG akan dikumpulkan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi tersebut akan mencakup penegakan aturan, kepatuhan terhadap standar operasional, hingga penguatan aspek kebersihan dan keamanan pangan.
“Program ini sebenarnya bagus karena menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Tapi kalau pengawasan dan koordinasi tidak diperbaiki, masalah seperti ini akan terus berulang,” pungkas Kapten Dodi. (Az)
Editor : Kief
