Tuban – Kelangkaan LPG 3 kilogram masih dirasakan warga kampung nelayan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada gas bersubsidi tersebut.
Syafi’i (54), warga Sidomulyo, mengaku kesulitan memperoleh pasokan LPG untuk menunjang usahanya sebagai pengolah pindang ikan. Dalam kondisi normal, ia membutuhkan dua tabung setiap hari. Namun, dalam beberapa hari terakhir distribusi kerap terlambat hingga empat sampai lima hari.
Akibatnya, ia harus mengantre sejak pagi di pangkalan LPG. Selain itu, harga di tingkat pengecer juga sempat mengalami kenaikan signifikan.
“Biasanya Rp20 ribu sampai Rp21 ribu, sempat naik jadi Rp25 ribu sampai Rp27 ribu. Saya antre dari jam 8 pagi,” ungkapnya.
Harga Sempat Naik, Warga Berburu ke Toko Kelontong
Untuk memenuhi kebutuhan, Syafi’i terpaksa berkeliling ke sejumlah toko kelontong. Ia bahkan sempat menemukan harga yang lebih rendah, sekitar Rp15 ribu per tabung, yang diduga terjadi karena kesalahan penjual di tengah tingginya permintaan.
Keluhan serupa disampaikan Inawaroh, warga Kelurahan Karangsari. Ia menyebut selama lima hari terakhir LPG 3 kilogram tidak tersedia di wilayahnya, sehingga terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak.
“Sudah antre dari jam 7 pagi, tapi tidak dapat. Pulang hanya bawa tabung kosong,” ujarnya.
Pangkalan Sebut Stok Ada, Tapi Permintaan Meledak
Sementara itu, pemilik pangkalan LPG, Andi Mustami, menjelaskan bahwa stok sebenarnya tidak mengalami kekurangan. Namun, lonjakan permintaan dalam beberapa hari terakhir membuat pasokan cepat habis setelah didistribusikan.
“Barang datang langsung habis, biasanya dalam dua jam sudah ludes. Ini baru tiga hari terakhir ada peningkatan permintaan. Senin depan akan ada kiriman lagi. Harga di pangkalan Rp18 ribu,” jelasnya.
DPRD Temukan Dugaan Masalah Distribusi
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Tuban telah menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah dan PT Pertamina Patra Niaga guna membahas kelangkaan serta kenaikan harga LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, mengungkap adanya berbagai temuan di lapangan, mulai dari lonjakan harga hingga laporan warga yang tidak diperbolehkan membeli langsung di pangkalan.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa distribusi LPG bersubsidi harus mengutamakan masyarakat. Sesuai ketentuan, sekitar 90 persen penyaluran diperuntukkan langsung bagi warga, sedangkan sisanya dapat disalurkan melalui pengecer.
DPRD pun mendorong pengawasan distribusi diperketat agar kelangkaan dan lonjakan harga tidak terus berulang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pesisir yang sangat bergantung pada pasokan energi murah untuk bertahan hidup.
