Tuban – Peristiwa ledakan disertai kebakaran yang mengguncang kawasan Kilang Minyak PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah publik.
Insiden yang terjadi pada Kamis (16/10/2025) tersebut dipicu kebocoran pompa di salah satu unit pengelolaan petrokimia. Ledakan yang disertai bau menyengat sempat memicu kepanikan warga sekitar. Sejumlah warga bahkan memilih mengungsi sementara karena khawatir adanya paparan gas berbahaya yang merembes ke kawasan permukiman.
Penghargaan K3 Diberikan di Tengah Sorotan Publik
Namun di tengah sorotan publik atas insiden keselamatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur justru menganugerahkan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada TPPI. Perusahaan plat merah itu dinilai sebagai representasi dunia usaha yang konsisten dan berkelanjutan dalam penerapan sistem K3.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 yang digelar di Lapangan PT Petrokimia Gresik, Rabu (14/01/2026).
Disnakerin Tuban: Pengawasan K3 Bukan Sekadar Administratif
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid, membenarkan adanya penganugerahan piagam K3 kepada TPPI. Menurutnya, pemerintah daerah secara konsisten mendorong penerapan sistem manajemen K3 di seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tuban.
“Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara rutin bersama pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur,” ujar Ubaid.
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan untuk memastikan standar keselamatan benar-benar diterapkan. “Kami ingin pelaksanaan K3 tidak sekadar formalitas,” tegasnya.
Bupati Tuban Terima Penghargaan Pembina K3 Kategori Gold
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky juga menerima Penghargaan Pembina K3 Terbaik Kategori Gold Tahun 2026, yang diterima melalui Kepala Disnakerin Tuban.
Meski demikian, penghargaan tersebut tak sepenuhnya meredam kritik. Insiden kebakaran di TPPI sebelumnya justru menuai sorotan tajam dari DPRD Tuban. Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, secara terbuka menduga adanya pelanggaran atau kelalaian prosedur kerja yang menjadi pemicu terjadinya ledakan di area kilang.
“Kami sangat prihatin. Ini bukan persoalan sepele. DPRD akan melakukan investigasi untuk memastikan penyebabnya. Saya menduga ada kesalahan prosedur,” tegas Fahmi, Kamis (16/10/2025).
Manajemen TPPI: Insiden Hanya Flash Fire
Dugaan tersebut dibantah manajemen TPPI. Area Manager CSR & Comrel PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menyatakan peristiwa itu hanyalah flash fire atau nyala api sesaat akibat kebocoran pompa, bukan kebakaran besar akibat kesalahan prosedur kerja.
“Tidak ada kesalahan prosedur. Yang terjadi hanyalah flash fire,” klaimnya.
Ia menambahkan, kejadian tersebut berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 40 menit oleh Tim Emergency Response Team (ERT) TPPI. Manajemen juga memastikan insiden tersebut tidak berdampak pada operasional kilang maupun pasokan energi nasional.
Perbedaan Persepsi Antara Penilaian dan Pengalaman Lapangan
Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, situasi ini tetap menimbulkan jarak persepsi di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menilai penerapan K3 di TPPI telah memenuhi standar yang ditetapkan. Namun di sisi lain, pengalaman langsung warga sekitar atas insiden ledakan dan bau menyengat masih menyisakan kekhawatiran.
K3 sebagai Budaya Keselamatan atau Sekadar Kepatuhan Dokumen?
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana penilaian K3 merefleksikan realitas keselamatan di lapangan? Apakah indikator yang digunakan cukup sensitif terhadap insiden besar, atau justru lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif dan sistem pelaporan?
Paradoks antara penghargaan dan peristiwa keselamatan ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan evaluasi menyeluruh sangat dibutuhkan. Tanpa itu, penghargaan K3 berisiko dipersepsikan sebagai simbol seremonial semata, bukan cerminan rasa aman yang benar-benar dirasakan pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan industri. (Az)
Editor : Kief
