Tuban – Kelangkaan bahan pokok bersubsidi kembali terjadi di Kabupaten Tuban. Setelah LPG 3 Kg yang lebih dulu sulit ditemukan, kini giliran minyak goreng subsidi Minyak Kita yang mulai langka di pasaran. Kondisi ini bukan sekadar gangguan biasa, melainkan menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam sistem distribusi bahan pokok penting (Bapokting).
Pemerintah Kabupaten Tuban pun akhirnya angkat bicara. Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga di tengah gejolak pasar.
Kelangkaan Minyak Kita, Dampak Berantai Pasca LPG 3 Kg
Fenomena langkanya Minyak Kita di Tuban tidak terjadi dalam ruang hampa. Sebelumnya, masyarakat sudah lebih dulu dibuat resah oleh kelangkaan LPG 3 Kg yang berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga hingga pelaku usaha kecil.
Kini, tekanan tersebut semakin bertambah dengan sulitnya mendapatkan minyak goreng subsidi. Dua komoditas vital ini menjadi penopang utama kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Sejumlah pedagang di Pasar Pramuka dan Pasar Baru mengaku stok Minyak Kita semakin menipis sejak momen Lebaran. Bahkan, distribusi yang tidak lancar membuat mereka harus mencari pasokan dengan harga lebih tinggi dari biasanya.
Harga Melambung, Pedagang dan Konsumen Sama-sama Tertekan
Kelangkaan yang terjadi otomatis mendorong kenaikan harga di tingkat pasar. Para pedagang mengeluhkan harga beli yang sudah tinggi dari distributor, sehingga tidak memungkinkan lagi menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Situasi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, pedagang harus tetap menjual untuk bertahan hidup. Di sisi lain, konsumen menjadi pihak yang paling terdampak karena harus membeli dengan harga yang lebih mahal.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah dengan realitas distribusi di lapangan.
Pemkab Tuban Soroti Rantai Distribusi yang Terlalu Panjang
Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sistem distribusi Bapokting, termasuk Minyak Kita.
Menurutnya, salah satu akar masalah yang perlu dibenahi adalah panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga terus naik sebelum sampai ke tangan konsumen.
“Jadi kami harus menjaga stabilitas baik pasokan maupun harga Bapokting,” ujar Joko usai Sidang Paripurna bersama DPRD Tuban.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini yang akan kita mapping, jangan sampai rantai jual beli yang terlalu panjang sehingga harga belinya terlalu tinggi,” lanjutnya.
Baca Juga:
Instruksi dari Pusat: Pasokan Harus Aman, Harga Harus Stabil
Langkah yang akan diambil Pemkab Tuban bukan tanpa dasar. Joko menyebut bahwa upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga merupakan instruksi langsung dari pemerintah provinsi hingga pusat.
Artinya, daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengawasan distribusi. Jika terjadi kelangkaan di daerah, maka besar kemungkinan ada persoalan dalam alur distribusi yang perlu segera ditindak.
Pemerintah juga dituntut untuk memastikan bahwa barang subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan terhambat di tengah jalur distribusi.
Indikasi Masalah Sistemik: Distribusi atau Pengawasan?
Kelangkaan yang terjadi secara beruntun—mulai dari LPG hingga Minyak Kita—menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah ini murni masalah distribusi, atau ada celah dalam pengawasan?
Dalam banyak kasus, panjangnya rantai distribusi sering membuka ruang terjadinya praktik spekulasi harga, penimbunan, hingga distribusi tidak tepat sasaran. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi terus berulang dan merugikan masyarakat luas.
Langkah pemetaan distribusi yang akan dilakukan Pemkab Tuban menjadi krusial. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada keberanian dalam membongkar jalur distribusi yang tidak efisien—bahkan jika harus menyentuh aktor-aktor yang selama ini diuntungkan.
Masyarakat Menunggu Solusi Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Di tengah kondisi yang semakin menekan, masyarakat dan pedagang kini tidak hanya membutuhkan pernyataan, tetapi solusi konkret yang bisa segera dirasakan.
Kelangkaan dan kenaikan harga dua komoditas subsidi sekaligus menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Jika tidak ditangani cepat dan tepat, dampaknya bisa meluas, mulai dari penurunan daya beli hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Pemkab Tuban kini berada di titik krusial: antara sekadar merespons atau benar-benar melakukan pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh. (Az)
