Tuban – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Tuban mempertanyakan absennya Bantuan Keuangan Desa (BKD) di daerahnya. Ketua DPC PKDI Tuban, Suhadi, mengungkapkan bahwa banyak kabupaten tetangga telah menikmati BKD sebagai tambahan anggaran pembangunan desa, namun tidak demikian dengan Tuban.
Ketua PKDI: Kabupaten Lain Ada BKD, Kok Tuban Tidak?
Saat ditemui usai pelantikannya pada Rabu (04/06/2025), Suhadi menyampaikan keheranannya. Ia melihat kabupaten lain memiliki tiga sumber dana untuk desa, yakni Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan BKD. Namun di Tuban, hanya dua yang tersedia: ADD dan DD.
“Kami melihat kabupaten lain itu ada BKD, selain ADD dan Dana Desa,” kata Suhadi.
“Belum pernah ada [BKD], periode-periode sebelumnya pun tidak ada.”
Menurut Suhadi, BKD digunakan untuk mendukung pembangunan desa, dan besarannya di kabupaten lain cukup signifikan.
“Di kabupaten lain digunakan untuk pembangunan, tergantung kekuatan kabupaten masing-masing. Ada yang Rp800 juta, Rp900 juta, bahkan Rp1 miliar,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tuban mempertimbangkan pengalokasian BKD mulai tahun mendatang.
Respons Bupati Tuban
Saat dimintai tanggapan, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyatakan belum memahami sepenuhnya soal BKD. Ia menegaskan bahwa tidak bisa serta-merta membandingkan kebijakan antar daerah, karena masing-masing memiliki kebijakan dan prioritas anggaran sendiri.
“Masak di sini ada Si Mas Ganteng, daerah lain harus ada Si Mas Ganteng,” katanya santai.
Meski demikian, ia mengapresiasi media yang mengangkat isu ini sehingga bisa menjadi bahan diskusi publik.
“Setiap daerah punya anggaran dan prioritas masing-masing,” imbuhnya.
Apakah BKD Akan Hadir di Tuban?
Isu ini membuka diskusi penting mengenai pemerataan bantuan keuangan untuk desa di Kabupaten Tuban. Dorongan dari PKDI menjadi sinyal kuat agar pemerintah daerah mulai mempertimbangkan kebijakan yang dinilai positif dan sudah diterapkan di daerah lain.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
