Tuban – Setelah ramai polemik uang kegiatan Study tour atau Outdoor Learning (OL) yang tak dikembalikan utuh ke wali murid, SMP Negeri 1 Tuban kembali menjadi pusat perhatian publik. Sebelumnya, sekolah ini juga sempat disorot akibat kisruh mutasi tujuh siswa yang gagal masuk karena keterbatasan rombongan belajar (rombel) dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menanggapi kemelut terbaru soal dana study tour, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, akhirnya angkat bicara. Ditemui di kantornya pada Jumat siang (20/06/25), ia menyebut bahwa persoalan itu adalah masalah internal yang seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah antara pihak sekolah, komite, dan wali murid.
“Kan sudah dijelaskan pihak komite dan travel. Mungkin tinggal diperinci saja biar gak gaduh,” ujarnya singkat.
Larangan Study Tour: “Yang Penting Jangan Memberatkan Orang Tua”
Terkait kebijakan larangan kegiatan wisata pelajar atau study tour yang menjadi dasar pembatalan OL ke Bali, Rakhmat menegaskan bahwa prinsip dasarnya adalah kegiatan tidak boleh membebani orang tua siswa.
“Kalau tidak mampu gimana? Masak ditinggal. Intinya jangan memberatkan orang tua. Kalau tidak wajib, harus fleksibel,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kegiatan seperti Outdoor Learning seharusnya tidak menjadi beban, apalagi sampai menimbulkan konflik antara pihak sekolah dan orang tua.
Flashback: Mutasi Siswa Gagal Masuk, Dinas Turun Tangan
Kasus SMPN 1 Tuban bukan kali pertama mencuat tahun ini. Pada Februari lalu, sekolah yang berlokasi di kawasan strategis pusat kota ini juga sempat memicu polemik publik setelah tujuh siswa gagal melanjutkan pendidikan akibat kisruh mutasi.
Kala itu, siswa yang telah mendapat surat rekomendasi diterima di SMPN 1 Tuban ternyata tidak bisa dimasukkan karena rombel di Dapodik telah penuh. Mereka terkatung-katung tanpa kepastian sekolah setelah dilepas dari sekolah asal, hingga akhirnya Dinas Pendidikan turun tangan menyelesaikan konflik tersebut.
Dua Kasus Beruntun: Dinas Pendidikan Akan Evaluasi
Kembali tersandung polemik di bulan Juni, hanya berselang empat bulan dari kasus sebelumnya, SMPN 1 Tuban dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus. Saat ditanya soal dua persoalan yang muncul nyaris beruntun, Kepala Dinas Pendidikan Tuban memberikan jawaban diplomatis.
“Itu menjadi evaluasi kita,” ujarnya singkat namun bernada serius.
Pernyataan itu mengindikasikan bahwa Dinas akan melakukan langkah peninjauan atau pembinaan lebih lanjut, meskipun belum disebutkan apakah akan ada audit atau tindakan langsung ke sekolah.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
