Tuban – Ketika layanan bus gratis seperti “Si Mas Ganteng” meluncur di jalanan kota, sambutan publik biasanya positif. Ada rasa bangga, harapan akan kemajuan, dan kesan bahwa pemerintah daerah berpihak pada rakyat. Tapi ada satu pertanyaan besar yang jarang terdengar: berapa biaya yang harus kita bayar untuk fasilitas ini—dan dari mana anggarannya?
Bus ini memang gratis bagi penumpang. Tapi pengadaannya dibiayai pakai APBD 2024.
“Anggarannya Rp13 miliar bersumber dari APBD 2024,” kata Kepala DLHP Bambang Irawan.(sumber:Tugujatim.id)
Biaya operasionalnya—BBM, servis, sopir, kru, hingga administrasi—juga dibiayai penuh dari anggaran daerah. Semua itu terjadi di saat pemerintah pusat sedang menggalakkan efisiensi. Dana transfer ke daerah dipangkas, belanja yang tak prioritas dipangkas, dan setiap rupiah publik dituntut punya dampak nyata.
Biaya Tahunan Fantastis: Rp8 Miliar untuk Operasional
Dari hasil konfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Bambang Irawan menyampaikan untuk biaya operasional ‘Si Mas Ganteng’ menghabiskan 8 milyar rupiah per-tahun. Dana tersebut digunakan untuk penggajian sopir dan biaya bahan bakar.
“Jadi dana tersebut untuk seluruh armada, 20 bus dan 20 feeder,” ungkap Bambang sapaannya.
Baca Juga:
Dia menambahkan dana tersebut dicairkan sesuai kebutuhan. Untuk biaya penggajian sopir itu dicairkan sebulan sekali, sedangkan untuk bensin biasanya menggunakan rekanan pom bensin yang tersebar di seluruh Tuban, ada yang dapat dibayarkan bulanan, ada juga yang dua minggu sekali. Selain untuk biaya gaji dan bahan bakar, total dana tersebut juga digunakan untuk biaya perawatan armada dan service di setiap bulan.
Pertanyaannya: apakah layanan bus gratis ini memang prioritas?
Mari kita bandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan:
• Pendidikan: Masih banyak siswa di pelosok harus berjalan jauh ke sekolah. Banyak ruang kelas rusak, kekurangan guru, dan akses internet minim. Tapi sebagian anggaran habis untuk menjalankan layanan bus kosong di jam-jam non-sibuk.
• Kesehatan: Puskesmas kekurangan tenaga medis, obat-obatan sering kosong, dan warga di desa harus menempuh puluhan kilometer untuk periksa kehamilan. Tapi ada pos BBM dan servis rutin bus kota yang jalan setengah muatan.
• Pengentasan Kemiskinan: Banyak keluarga belum punya air bersih, akses sanitasi, apalagi penghasilan tetap. Tapi kita justru mensubsidi transportasi gratis untuk orang-orang yang mungkin bisa bayar sendiri.
• Dana Intensif untuk Tenaga Pendidik: Proses pencairan dana intensif bagi para pendidik yang macet, untuk Guru PAUD misal dari data yang dihimpun Liputansatu.id terakhir empat bulan yang lalu. Tidak hanya itu, untuk Guru Madin bahkan dari data yang diterima terakhir sesaat sebelum proses Pilkada serentak bergulir tahun lalu.
Dampaknya di Lapangan: Benarkah Efektif?
Dari hasil pengamatan lapangan langsung oleh tim Liputansatu.id, jumlah penumpang di bus maupun feeder ‘Si Mas Ganteng’ di depan SMKN 2 Tuban terpantau sepi peminat. Para siswa sekolah banyak yang lebih memilih menggunakan motor untuk ke sekolah. Hal serupa juga untuk feeder di jalur Kerek-Merakurak, selain sepi peminat dengan adanya feeder tersebut menambah masalah bagi pemilik angkutan umum yang melewati trayek jalur tersebut.
“Penumpang sepi, malah ada angkutan ganteng (feeder Si Mas Ganteng, red.) kaya sekarang ini, malah bikin makin sulit,” keluh salah seorang sopir.
Kritik Akademisi: Proyek Mercusuar untuk Personal Branding?
Apakah kebijakan adanya angkutan ‘Si Mas Ganteng’ ini benar-benar dibutuhkan? Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Satya Irawatiningrum, M.I.Kom., ketika ditemui Liputansatu.id menyampaikan saat ini Tuban masih belum sepenuhnya menjalankan jargonnya. Kata ‘Bangun Deso Noto Kutho’ hanya baru dapat dilihat ‘Noto Kutho’-nya, hal tersebut dinilai, di tengah pembangunan yang hingar-bingar dengan adanya berbagai taman yang baru dengan berbagaimacam persolekannya, kondisi pedesaan hampir nyaris tidak tersentuh.
“Belum terdapat proyek yang benar-benar menyentuh untuk mengentaskan kemiskinan,” ungkap Ira sapaannya.
Baca juga: Gubernur Khofifah Hadiri Peresmian 5 Proyek dan Penyerahan CSR Bank Jatim Oleh Bupati Tuban
Mendapat predikat urutan termiskin ke-5 di Jawa Timur yang berlangsung satu setengah dekade, tampaknya juga belum terlihat merangkak pindah dari peringkat tersebut. Dari rilis terakhir BPS Tuban dalam Angka 2024 menyebutkan bahwa pergeseran kemiskinan hanya berkurang 0,55%, belum menyentuh 1%.
Ira juga menyoroti apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan proyek ‘Si Mas Ganteng’ merupakan salah satu ‘proyek mercusuar’ lain selain proyek pembangunan taman. Pemanfaat proyek tersebut belum benar-benar merata dan kurang maksimal.
“Jadi terlihat hanya untuk peningkatan personal branding pimpinan daerah, bukan untuk peningkatan city branding,” ungkapnya.
Lalu Pentingkah Progran Tersebut? Dekan FISIP Unirow tersebut menyebutkan sebenarnya kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan bukan dari kegiatan pelatihan atau seminar. Adanya pengawasan yang menyeluruh hingga ke desa-desa, dan inkubator perekonomian mikro dinilai lebih bermanfaat dari pada adanya proyek mercusuar yang hanya membranding satu-dua orang saja. Kolaborasi dengan pihak swasta dan pengkajian akademis di setiap proyek yang dilakukan oleh pemerintah seyogyanya dilakukan supaya proyek bukan hanya untuk menutupi kekurangan, akan tetapi benar-benar meningkatkan perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan.
Baca juga: Kabupaten Tuban dan Tantangan Kemiskinan di Tangan Bupati Muda dengan Kekayaan 12 Miliar
Lalu, bagaimana daerah lain mengelola ini?
• Di Binjai, bus Trans Binjai dianggap membebani APBD. Anggarannya diturunkan drastis, sopir digaji murah, dan efisiensi jadi jalan satu-satunya agar program tak mati total.(sumutpos.jawapos.com)
• Di Solo, meski layanan Batik Solo Trans tetap gratis, beban operasional harian melonjak drastis karena kenaikan harga BBM. Untungnya, mereka mendapat subsidi pusat lewat skema Buy The Service.(detik.com)
• Di Tulungagung, layanan bus sekolah harus dipangkas jadi hanya sekali jalan sehari. Kenapa? Karena anggaran operasionalnya tinggal Rp20 juta—tak cukup untuk bolak-balik.(Tulungagung.inews.id)
Kembali ke “Si Mas Ganteng”, apakah ada jaminan bahwa operasional ini berkelanjutan? Apakah sudah ada studi kelayakan jangka panjang? Atau ini hanya sekadar proyek pencitraan yang membakar anggaran publik tanpa evaluasi manfaat nyata?
Baca juga: Si Mas Ganteng Generasi 2 Diluncurkan, Jangkau Hingga Pelosok Tuban
Subsidi publik bukan soal bisa atau tidak, tapi soal untuk siapa dan seberapa besar dampaknya. Kalau memang harus ada layanan gratis, kenapa tidak sasarannya diperjelas? Misalnya hanya untuk pelajar, warga miskin, atau jam-jam sibuk tertentu. Tanpa itu, “gratis untuk semua” justru bisa jadi bentuk ketidakadilan baru—karena yang membayar tetap rakyat, bahkan yang tak pernah naik busnya sekalipun.
Di tengah krisis fiskal, saatnya pemerintah daerah berpikir ulang! Mana yang sekadar terlihat keren, dan mana yang benar-benar menyelamatkan hidup rakyat?(Az/Ki_ef)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
