Polres Tuban Terbitkan Sprindik Baru, Tambahkan Pasal Perusakan dalam Kasus Pembongkaran Pagar

- Reporter

Rabu, 26 Maret 2025

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

WET Law Institut mengapresiasi langkah penyidik yang akhirnya mengevaluasi kasus ini,(Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Tuban – Penyidik Polres Tuban resmi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada awal Maret 2025 dalam kasus pembongkaran pagar di proyek gorong-gorong Desa Mlangi. Dalam Sprindik terbaru ini, penyidik menambahkan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang sebagai pasal subsider dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang sebelumnya telah diterapkan.

“Penerbitan Sprindik baru ini merupakan langkah penting yang membuktikan argumentasi hukum kami selama ini,” ujar Nang Engky Anom Suseno, penasihat hukum dari WET Law Institut, yang mendampingi para terlapor.

Latar Belakang Kasus

Kasus ini bermula dari pembangunan gorong-gorong oleh Dinas PUPR Kabupaten Tuban yang terhambat oleh adanya pagar di atas tanah bersertifikat. Namun, hasil penelusuran peta blok buku C dan rincik desa mengungkap bahwa lahan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari jalan desa.

Menindaklanjuti hal ini, Kepala Desa Mlangi dan Kujung, serta Kepala Dusun Kadutan Mlangi, menyatakan bertanggung jawab atas pembongkaran pagar dengan dukungan warga dan izin dari menantu pemilik tanah. Sejak November 2024, tim hukum dari WET Law Institut telah menegaskan bahwa Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 KUHP lebih relevan diterapkan dibandingkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang sebelumnya digunakan dalam kasus ini.

Dampak Penambahan Pasal 406 KUHP

“Penambahan pasal ini membuktikan bahwa tuduhan tunggal dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang diajukan pelapor tidak berdasar,” tegas Nang Engky.

Lebih lanjut, WET Law Institut menegaskan bahwa dengan adanya pasal tambahan, penyidik harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, penyidikan hanya berfokus pada unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang kekerasan terhadap barang secara bersama-sama.

“Dengan ditambahkannya Pasal 406, penyidik wajib melaksanakan pemeriksaan tambahan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut,” jelasnya, mengacu pada Pasal 110 Ayat (1) KUHAP.

Ia juga mengutip pernyataan Prof. Eddy O.S. Hiariej, pakar hukum pidana, yang menyebutkan bahwa penambahan atau perubahan pasal dalam Sprindik harus diikuti dengan penyidikan tambahan guna menjamin asas kepastian hukum. Langkah penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru dinilai sebagai bentuk koreksi internal serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses hukum.

Baca juga: Kasus Perusakan Pagar dalam Pembangunan Jalan Poros Desa Mlangi-Kujung: Kuasa Hukum Terlapor dan Pelapor Beradu Argumen

Baca juga: Perusakan Tembok di Mlangi, Kasat Reskrim: Belum Ada Penetapan Tersangka

Baca juga: Kasus Perusakan Pagar di Mlangi: Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Kasus Ini Jadi Perhatian Publik

Kasus ini menarik perhatian publik karena berkaitan dengan benturan antara kepentingan umum dan hak privat. Pembongkaran pagar dilakukan demi kepentingan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh masyarakat sekitar.

WET Law Institut mengapresiasi langkah penyidik yang akhirnya mengevaluasi kasus ini, meskipun memerlukan waktu hampir lima bulan sejak status penyidikan pertama kali ditetapkan.(Az)

Editor : Mukhyidin Khifdhi

Berita Terkait

Nekat Cicipi Obat Rumput, Warga Asal Tambakboyo Tewas di Pinggir Jalan
Tuntut Kejelasan Keuangan Warga di Tuban Geruduk Balai Desa
Penagihan Angsuran Berujung Mencekam, Karyawan PNM Mekar di Tuban Dihajar Keris
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, 73 Personel Polresta Tuban Dikerahkan
Gerindra Tuban Dorong Dasco Jadi Wakil Presiden
PDIP Tuban Gerakkan PPSN 2026, Bidik Rekor MURI Libatkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah
Jalan Ponco-Jatirogo Tuban Prioritas Diperbaiki Pemprov Jatim
Jalan Berlubang Akibat Kendaraan Berat, Bupati Tuban : Akan Kita Cor

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:32 WIB

Nekat Cicipi Obat Rumput, Warga Asal Tambakboyo Tewas di Pinggir Jalan

Selasa, 17 November 2026 - 20:23 WIB

Tuntut Kejelasan Keuangan Warga di Tuban Geruduk Balai Desa

Senin, 16 November 2026 - 22:22 WIB

Penagihan Angsuran Berujung Mencekam, Karyawan PNM Mekar di Tuban Dihajar Keris

Senin, 16 November 2026 - 22:13 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, 73 Personel Polresta Tuban Dikerahkan

Senin, 16 November 2026 - 22:07 WIB

Gerindra Tuban Dorong Dasco Jadi Wakil Presiden

Berita Terbaru

Daerah

Tuntut Kejelasan Keuangan Warga di Tuban Geruduk Balai Desa

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:23 WIB

Daerah

Gerindra Tuban Dorong Dasco Jadi Wakil Presiden

Senin, 16 Nov 2026 - 22:07 WIB

Exit mobile version