Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pertengahan April 2025 belum mengumumkan secara resmi program pemulihan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk tahun ini. Namun, masyarakat mulai menaruh harapan besar atas kemungkinan kembalinya kebijakan yang selama ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga dan tingkat kepatuhan pajak di daerah.
Program pemulihan pajak kendaraan bermotor biasanya meliputi pembebasan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2 dan seterusnya, serta penghapusan pajak progresif dan sanksi administratif lainnya. Terakhir kali, Pemprov Jawa Timur menggelar program ini pada periode 1 Oktober hingga 30 November 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur.
Insentif yang Ditunggu Masyarakat
Bagi banyak warga, pemutihan pajak bukan sekadar kebijakan fiskal, tapi menjadi kesempatan untuk memperbaiki status administrasi kendaraannya tanpa beban denda. “Saat ada pemutihan tahun lalu, saya langsung urus pajak motor yang sudah mati tiga tahun. Karena dendanya dihapus, beban terasa jauh lebih ringan,” kata Rudi (37), warga Gresik, saat ditemui di Samsat Manyar.
Baca Juga:
Hal senada disampaikan oleh Siti Mulyani (45), warga Surabaya, yang memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan balik nama kendaraan warisan orang tuanya. “Biasanya ribet dan mahal, tapi kemarin lebih mudah karena biaya balik nama dibebaskan,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, program ini juga terbukti meningkatkan penerimaan jangka pendek. Pada periode pemutihan 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur mencatat lonjakan transaksi di berbagai kantor Samsat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat signifikan selama program berlangsung.
Risiko di Balik Keringanan
Namun, tidak sedikit kalangan yang mewanti-wanti agar program ini tidak dijadikan solusi rutin. Pengamat fiskal daerah dari Universitas Airlangga, Dr. Bambang Prasetyo, menyebut bahwa terlalu seringnya pemutihan dapat menimbulkan efek jangka panjang berupa moral hazard.
“Kalau masyarakat terbiasa mendapatkan pemutihan setiap tahun atau dua tahun, mereka akan menunda pembayaran pajak. Mereka jadi berpikir, ‘Toh nanti akan ada penghapusan denda lagi.’ Ini bahaya bagi mentalitas taat pajak,” ujarnya.
Selain itu, program pemutihan yang terlalu sering juga bisa menciptakan ketergantungan fiskal jangka pendek. Pemerintah daerah akan kesulitan menargetkan penerimaan pajak yang stabil jika sebagian besar masyarakat hanya membayar pajak saat ada insentif.
Surabaya Tawarkan Pemutihan Pajak Daerah Non-Kendaraan
Meskipun Pemprov Jawa Timur belum mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan untuk 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah lebih dulu meluncurkan program pemutihan denda pajak daerah. Program ini berlangsung mulai 15 Maret hingga 31 Mei 2025 dan berlaku untuk pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat serta mendorong peningkatan penerimaan daerah pasca pandemi dan inflasi. “Kami ingin memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk berbenah, tanpa khawatir dihantui denda pajak,” katanya dalam keterangan resmi.
Menanti Kejelasan dan Strategi Jangka Panjang
Saat ini, masyarakat Jawa Timur masih menanti kepastian dari pemerintah provinsi terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bagi sebagian warga, wacana ini menjadi harapan untuk memperbaiki administrasi kendaraan sekaligus meringankan beban keuangan keluarga.
Namun di sisi lain, berbagai kalangan menilai bahwa jika program ini dilanjutkan, pemerintah perlu menyertainya dengan edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan sistem insentif bagi wajib pajak yang patuh sejak awal.
“Misalnya, beri diskon atau penghargaan kepada wajib pajak yang selalu bayar tepat waktu. Itu bisa jadi pendekatan yang lebih sehat daripada pemutihan terus-menerus,” tambah Dr. Bambang.
Kesimpulan: Antara Manfaat dan Tantangan
Program pemulihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur terbukti memberikan dampak positif dalam jangka pendek, baik dari sisi sosial maupun fiskal. Namun, pemerintah harus bijak dalam menyeimbangkan manfaat insentif dengan urgensi membangun budaya pajak yang disiplin dan berkelanjutan.
Sampai saat ini, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur dan kantor Samsat setempat guna memperoleh kabar terbaru mengenai kemungkinan digelarnya kembali program pemutihan di tahun 2025.(Ron)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
