Tuban – Penanganan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap wartawan di Kabupaten Tuban diwarnai simpang siur informasi dari internal kepolisian. Polemik mencuat setelah muncul perbedaan keterangan mengenai lokasi pemeriksaan Erma Dwi Puspitasari (EDP), salah satu saksi dalam perkara yang ditangani Satreskrim Polresta Tuban.
Awalnya, Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tuban, Ipda Priyanto, saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), menyampaikan bahwa EDP diperiksa di rumahnya. Informasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, terutama dari pelapor, Assayid Annazili, wartawan Liputansatu.id, yang mempertanyakan alasan pemeriksaan saksi dilakukan di luar Mapolresta Tuban.
Namun, sehari kemudian, Jumat (20/11/2026), Priyanto justru memberikan klarifikasi berbeda. Didampingi Kasi Humas Polresta Tuban, Iptu Mukhamad Iksan, ia menegaskan bahwa pemeriksaan EDP sebenarnya berlangsung di Mapolresta Tuban, bukan di rumah sebagaimana keterangan sebelumnya.
“Ada bukti foto saat pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ini,” ujar Priyanto.
Perubahan keterangan tersebut membuat informasi mengenai proses pemeriksaan EDP menjadi perhatian. Sebab, persoalannya bukan sekadar di mana seorang saksi dimintai keterangan, tetapi juga menyangkut konsistensi informasi yang disampaikan aparat kepolisian kepada publik.
Priyanto kemudian membeberkan kronologi yang menurutnya menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman tersebut. Ia menjelaskan, penyidik sebelumnya telah mengirimkan surat undangan kepada EDP untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (19/11/2026) pukul 10.00 WIB. Namun, EDP mengonfirmasi tidak bersedia hadir pada jadwal tersebut karena memiliki pekerjaan di Surabaya.
Penyidik kemudian mendatangi rumah EDP. Priyanto menegaskan, kedatangan tersebut bukan untuk melakukan pemeriksaan, melainkan sebatas berkoordinasi mengenai kesediaan EDP memberikan keterangan di Mapolresta Tuban. Dari hasil koordinasi itu, EDP akhirnya bersedia datang lebih awal, yakni Rabu (18/11/2026) pukul 14.30 WIB.
Menurut Priyanto, dalam proses koordinasi tersebut EDP sempat menawarkan pemeriksaan dilakukan di sebuah rumah makan. Bahkan, kemudian muncul permintaan agar pemeriksaan dilakukan di rumahnya. Namun, ia mengaku tetap menginstruksikan penyidik agar pemeriksaan dilaksanakan di kantor kepolisian.
“Namun, tetap saya perintahkan pada penyidik untuk mengupayakan agar yang bersangkutan diperiksa di Mapolresta,” ungkapnya.
Priyanto berharap penjelasan tersebut dapat mengakhiri anggapan bahwa penyidik memberikan perlakuan istimewa kepada EDP. Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan terhadap pihak mana pun dalam perkara tersebut.
“Sejak awal sudah kami tegaskan, bahwa saya tidak ada tendensi pada siapa-siapa. Kasus ini akan ditangani sebagaimana mestinya,” tegas perwira polisi asal Bojonegoro tersebut.
Meski demikian, klarifikasi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan antara keterangan awal yang disampaikan kepada wartawan dengan penjelasan resmi yang diberikan sehari kemudian. Bagi pelapor, simpang siur informasi itu menjadi persoalan tersendiri. Terlebih, pemeriksaan EDP juga berlangsung lebih awal dari jadwal yang tercantum dalam surat undangan penyidik.
Kondisi tersebut sebelumnya memunculkan kecurigaan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan terkesan memberikan perlakuan khusus kepada EDP. Apalagi, informasi awal yang diterima menyebutkan pemeriksaan berlangsung di kediaman saksi.
Di tengah polemik tersebut, penyidik Satreskrim Polresta Tuban memastikan proses penanganan perkara tetap berjalan. Setelah memeriksa EDP, penyidik berencana memanggil Cancoko (CK) sebagai saksi pada pekan depan.
“Pemeriksaan terhadap CK dijadwalkan pekan depan,” kata Priyanto.
Kasus ini bermula dari percakapan melalui aplikasi pesan antara EDP dan CK. Dalam percakapan tersebut, EDP disebut menyampaikan informasi yang diklaim berasal dari polisi mengenai dugaan adanya uang suap untuk pemberitaan seorang polisi yang berkendara sambil merokok.
Dalam chat itu, EDP juga menyebut tiga wartawan, yakni Assayid Annazili (Assa), Rohman, dan Sriwiyono, yang dituding menerima sejumlah uang dari Engki, seorang advokat.
Mendapatkan informasi tersebut, Assa menghubungi CK untuk mengonfirmasi kebenarannya sekaligus meminta tangkapan layar percakapan antara CK dan EDP. Dari tangkapan layar itulah kemudian muncul nama berinisial R, yang disebut sebagai salah satu anggota Satintelkam Polresta Tuban.
Merasa dirugikan atas tudingan tersebut, Assa akhirnya melaporkan persoalan itu ke Satreskrim Polresta Tuban atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kini, selain mengungkap substansi dugaan pencemaran nama baik, penyidik juga dituntut menjelaskan proses penanganan perkara secara terbuka dan konsisten. Sebab, ketika informasi awal dan klarifikasi berikutnya berbeda, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang agar tidak muncul tafsir maupun kecurigaan baru terhadap proses penegakan hukum. (Moh)












