Tuban – Menuju tahun 2027, upah minimum kabupaten (UMK) turut menjadi sorotan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tuntut di angka 3,5 juta rupiah, sedangkan Bupati Tuban sebut UMK Tuban jangan sampai menghalangi niat investor untuk berinvestasi.
Angka 3,5 juta rupiah disebut layak diperjuangkan dengan menjadikan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan pengupahan. Tuntutan tersebut bukan sekadar upaya mengejar kenaikan nominal upah. FSPMI menilai, besaran upah minimum harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan keluarga.
Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Tuban, Duraji, menegaskan bahwa tuntutan UMK sebesar 3,5 juta rupiah merupakan angka yang patut diperjuangkan berdasarkan pertimbangan standar kebutuhan hidup layak. Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada perhitungan angka administratif. Lebih dari itu, upah minimum harus memberikan dampak nyata terhadap kemampuan pekerja dalam mempertahankan kesejahteraan dan menjamin keberlangsungan hidup keluarganya.
“Kalau kita berbicara tentang upah, jangan hanya melihatnya sebagai angka dalam sebuah keputusan. Kita harus melihat bagaimana buruh menjalani kehidupannya setelah menerima upah tersebut,” ujar Duraji.
Dia menyebut pentingnya menyoroti soal keseimbangan antara pertumbuhan industri, dan peningkatan kesejahteraan para pekerja. Karena itu, perkembangan investasi maupun meningkatnya aktivitas industri semestinya turut memberikan dampak positif terhadap kehidupan para pekerja.
“Jangan sampai industri terus tumbuh, investasi semakin berkembang, dan aktivitas produksi semakin meningkat, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru tertinggal,” tegasnya.
Selain persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, FSPMI Kabupaten Tuban turut menyoroti kesenjangan atau disparitas upah antara Kabupaten Tuban dengan daerah-daerah yang masuk kawasan Ring 1 industri di Jawa Timur. Sebagai daerah yang memiliki aktivitas industri dan keberadaan perusahaan berskala besar, Tuban dinilai perlu memperjuangkan kebijakan pengupahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkecil kesenjangan upah antardaerah.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyebut pembahasan UMK baru besok dibahas oleh tim. Perlu mempertimbangkan potensi yang ada di Tuban.
“Nanti kita akan mengkaji terkait nominalnya,” ujar Lindra.
Dia menyebut para buruh beberapa menuntut peningkatan UMK hingga 8,7 persen dari angka sebelumnya. Menurutnya UMK Tuban telah di titik 15 besar di Jawa Timur, hal ini perlu menjadi pertimbangan.
“Jangan sampai mengganggu investor jangan sampai itu nanti tidak bisa masuk di Kabupaten Tuban,” ujar Lindra.
Dia menegaskan selama masih dalam rel regulasi itu yang akan diperhatikan. “Perkembangan sektor-sektor itu sudah general dalam Perda-nya, nah itu nanti yang kita perjuangkan,” pungkasnya. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi












