Tuban – Setelah sebelumnya gagal dalam agenda penyampaian informasi keuangan Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dari sewa tanah kas desa (TKD), pengguna air minum (PAM), dan pengelolaan Pantai Panduri Selasa lalu (17/11/2026), siang tadi (19/11/10/2026) akhirnya pertemuan tersebut berhasil diagendakan di balai desa.
Pertemuan yang turut juga dihadiri forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimca) Jenu. Berlangsung lancar, meski diselingi sedikit riak perdebatan.
Warga yang sebelumnya menanyakan janji politik dari Kepala Desa Tasikharjo untuk memberikan subsidi pembayaran PAM. Setelah pengelola PAM menyampaikan rincian keuangan, mereka dapat menerima apa yang telah dipaparkan.
Namun, saat pembahasan menuju data sewa TKD, terdapat beberapa warga yang masih belum bisa menerima. Hal ini dikarenakan pemaparan hanya dari tabulasi keuangan, dan belum menunjukkan bukti sirkulasi keuangan baik kwitansi maupun bukti transfer.
Selain itu, dalam musyawarah tersebut pihak desa juga memaparkan terkait pengelolaan Pantai Panduri. Dimana tempat wisata tersebut dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan belum menjadi aset desa sehingga desa tidak dapat memberi intervensi pada pengelolaan Pantai Panduri.
Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot akhirnya disepakati jika akan dibentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan Pantai Panduri. Selanjutnya tempat wisata tersebut akan dimasukkan dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ditemui setelah acara tersebut, Kepala Desa Tasikharjo Damuri kepada awak media menyampaikan untuk sirkulasi keuangan TKD telah clear. Sejauh ini pihaknya telah melakukan pelaporan ke Kecamatan, dan juga Inspektorat.
“Kami didalam menyusun pelaporan didampingi pendamping desa dan kecamatan, dan tidak keluar dari aturan-aturan yang ada,” ujarnya.
Setiap tahun pihaknya juga telah memaparkan dalan banner. Bahkan jika tidak disosialisasikan kedalam banner pihaknya menyebut akan mendapat teguran dari pendamping desa dan kecamatan.
Dalam masalah PAM dia menyebut telah melakukan janji politiknya. Sejauh ini terdapat dana 2,5% yang telah dibayarkan untuk mensubsidi pembayaran PAM warga.
Selanjutnya dalam masalah Pantai Panduri, telah disepakati untuk kedepannya akan dimasukkan kedalam BUMDes. Jika sudah dimasukkan dalam BUMDes pihaknya baru bisa melakukan intervensi dalam pembentukan Perdes.
“Sejauh ini itu kan kelompok, jadi aturannya dalam kelompok, jika sudah dalan BUMDes baru bisa masuk ke Perdes,” ujarnya.
Dia menyebut lahan yang ditempati oleh Pantai Panduri sendiri merupakan tanah negara. Dan tidak terdapat TKD sama sekali yang digunakan untuk area wisata.
Sementara itu, Mualim perwakilan warga menyebut masih belum puas dari pemaparan keuangan tadi. Hal ini dikarenakan belum ada bukti pembayaran baik melalui kwitansi maupun bukti transfer.
“Disini hanya terlampir rincian pengeluaran saja, dan Silpa-nya (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga telah habis,” ujar Mualim.
Terkait pengelolaan Pantai Panduri, pihaknya masih menanyakan rincian keuangan yang belum terpaparkan. Termasuk dalam paparan uang patungan dari kelompok dan sumbernya yang belum terpaparkan.
“Ini warga meminta untuk Pantai Panduri dijadikan BUMDes,” pungkasnya. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi












