Tindaklanjuti Permintaan Keterbukaan Informasi Keuangan, Warga dan Pemdes Tasikharjo Lakukan Musyawarah

- Reporter

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Musyarawah warga dengan Pemdes Tasikharjo (19/11/2026) (gambar : Assa Annazili)

Suasana Musyarawah warga dengan Pemdes Tasikharjo (19/11/2026) (gambar : Assa Annazili)

Tuban – Setelah sebelumnya gagal dalam agenda penyampaian informasi keuangan Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dari sewa tanah kas desa (TKD), pengguna air minum (PAM), dan pengelolaan Pantai Panduri Selasa lalu (17/11/2026), siang tadi (19/11/10/2026) akhirnya pertemuan tersebut berhasil diagendakan di balai desa.

Pertemuan yang turut juga dihadiri forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimca) Jenu. Berlangsung lancar, meski diselingi sedikit riak perdebatan.

Warga yang sebelumnya menanyakan janji politik dari Kepala Desa Tasikharjo untuk memberikan subsidi pembayaran PAM. Setelah pengelola PAM menyampaikan rincian keuangan, mereka dapat menerima apa yang telah dipaparkan.

Namun, saat pembahasan menuju data sewa TKD, terdapat beberapa warga yang masih belum bisa menerima. Hal ini dikarenakan pemaparan hanya dari tabulasi keuangan, dan belum menunjukkan bukti sirkulasi keuangan baik kwitansi maupun bukti transfer.

Selain itu, dalam musyawarah tersebut pihak desa juga memaparkan terkait pengelolaan Pantai Panduri. Dimana tempat wisata tersebut dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan belum menjadi aset desa sehingga desa tidak dapat memberi intervensi pada pengelolaan Pantai Panduri.

Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot akhirnya disepakati jika akan dibentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan Pantai Panduri. Selanjutnya tempat wisata tersebut akan dimasukkan dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ditemui setelah acara tersebut, Kepala Desa Tasikharjo Damuri kepada awak media menyampaikan untuk sirkulasi keuangan TKD telah clear. Sejauh ini pihaknya telah melakukan pelaporan ke Kecamatan, dan juga Inspektorat.

“Kami didalam menyusun pelaporan didampingi pendamping desa dan kecamatan, dan tidak keluar dari aturan-aturan yang ada,” ujarnya.

Setiap tahun pihaknya juga telah memaparkan dalan banner. Bahkan jika tidak disosialisasikan kedalam banner pihaknya menyebut akan mendapat teguran dari pendamping desa dan kecamatan.

Dalam masalah PAM dia menyebut telah melakukan janji politiknya. Sejauh ini terdapat dana 2,5% yang telah dibayarkan untuk mensubsidi pembayaran PAM warga.

Selanjutnya dalam masalah Pantai Panduri, telah disepakati untuk kedepannya akan dimasukkan kedalam BUMDes. Jika sudah dimasukkan dalam BUMDes pihaknya baru bisa melakukan intervensi dalam pembentukan Perdes.

“Sejauh ini itu kan kelompok, jadi aturannya dalam kelompok, jika sudah dalan BUMDes baru bisa masuk ke Perdes,” ujarnya.

Dia menyebut lahan yang ditempati oleh Pantai Panduri sendiri merupakan tanah negara. Dan tidak terdapat TKD sama sekali yang digunakan untuk area wisata.

Sementara itu, Mualim perwakilan warga menyebut masih belum puas dari pemaparan keuangan tadi. Hal ini dikarenakan belum ada bukti pembayaran baik melalui kwitansi maupun bukti transfer.

“Disini hanya terlampir rincian pengeluaran saja, dan Silpa-nya (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga telah habis,” ujar Mualim.

Terkait pengelolaan Pantai Panduri, pihaknya masih menanyakan rincian keuangan yang belum terpaparkan. Termasuk dalam paparan uang patungan dari kelompok dan sumbernya yang belum terpaparkan.

“Ini warga meminta untuk Pantai Panduri dijadikan BUMDes,” pungkasnya. (Az/Kiev)

Editor : Mukhyidin Khifdi

Berita Terkait

15 Perusahaan Buka 600 Lowongan Kerja di Job Fair Tuban
Penyidik Lakukan Pemeriksaan Terhadap EDP di Rumahnya : Tindak Lanjuti Wartawan Laporkan Polisi
Enam Raperda Disepakati Pemkab dan DPRD Tuban, Aturan Minol Bakal Diperketat
FSPMI Tuntut Kenaikan UMK, Bupati Tuban : Kita Perlu Melihat Potensi
Razia Gabungan di Lapas Tuban, Petugas Sisir Kamar Hunian
Nekat Cicipi Obat Rumput, Warga Asal Tambakboyo Tewas di Pinggir Jalan
Tuntut Kejelasan Keuangan Warga di Tuban Geruduk Balai Desa
Penagihan Angsuran Berujung Mencekam, Karyawan PNM Mekar di Tuban Dihajar Keris

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:17 WIB

15 Perusahaan Buka 600 Lowongan Kerja di Job Fair Tuban

Kamis, 19 November 2026 - 19:09 WIB

Penyidik Lakukan Pemeriksaan Terhadap EDP di Rumahnya : Tindak Lanjuti Wartawan Laporkan Polisi

Kamis, 19 November 2026 - 19:01 WIB

Tindaklanjuti Permintaan Keterbukaan Informasi Keuangan, Warga dan Pemdes Tasikharjo Lakukan Musyawarah

Rabu, 18 November 2026 - 20:39 WIB

Enam Raperda Disepakati Pemkab dan DPRD Tuban, Aturan Minol Bakal Diperketat

Rabu, 18 November 2026 - 20:32 WIB

FSPMI Tuntut Kenaikan UMK, Bupati Tuban : Kita Perlu Melihat Potensi

Berita Terbaru

Suasana salah satu tenant Job Fair di BLKI Tuban siang tadi (19/11/2026) (gambar : Assa Annazili)

Daerah

15 Perusahaan Buka 600 Lowongan Kerja di Job Fair Tuban

Kamis, 19 Nov 2026 - 19:17 WIB