Tuban – Buntut tak ditanggapinya surat audiensi yang diajukan kepada Komisi II DPRD, Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban, Mukaffi Makki, mendatangi kantor DPRD setempat pada Selasa (06/05/2025).
Surat Audiensi Tak Direspons Sejak Januari
Organisasi yang dikenal vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah itu telah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak 27 Januari lalu. Meski surat tersebut sudah didisposisikan kepada Ketua Komisi II, Fahmi Fikronie, namun tak kunjung mendapatkan tanggapan.
Tak menyerah, Pemuda Pancasila kembali melayangkan surat kedua pada 12 Februari. Surat tersebut berisi permintaan agar Komisi II segera menjadwalkan agenda audiensi. Sayangnya, hingga awal Mei, surat tersebut masih belum direspons.
Baca Juga:
Audiensi Didorong untuk Pengawasan dan Keterbukaan Informasi
Audiensi yang diminta bertujuan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta mendorong keterbukaan informasi publik. Hal ini terkait pernyataan politikus PKB, Fahmi Fikronie, yang sebelumnya menyebut aktivitas tambang ilegal sebagai penyebab banjir bandang di wilayah Tuban.
Setelah pernyataan tersebut, Komisi II DPRD memang telah dua kali memanggil pemilik usaha tambang ilegal. Namun, aktivitas tambang tanpa izin masih marak, memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang.
Mukaffi Makki Ultimatum DPRD Tuban
“Saya datang untuk menanyakan tindak lanjut surat audiensi yang kami kirimkan sekitar tiga bulan lalu dan belum mendapat respons,” ujar Mukaffi saat ditemui di gedung DPRD Tuban.
Ia mengaku ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD, namun yang bersangkutan mendadak menghadiri agenda di Kecamatan Grabagan. Mukaffi juga menyampaikan bahwa Ketua Komisi II sempat mengajaknya bertemu secara informal, namun ditolak karena ia meminta pertemuan resmi yang terjadwal.
Sebagai Ketua Pemuda Pancasila sekaligus Ketua Kadin Tuban, Mukaffi memberikan ultimatum: jika agenda audiensi tidak juga dijadwalkan, pihaknya akan menggeruduk kantor DPRD bersama anggota sebagai bentuk protes.
Sekretariat DPRD Akui Sudah Terima Surat
Sekretaris DPRD Tuban, Sri Hidajati, membenarkan adanya surat dari Pemuda Pancasila. Ia menjelaskan bahwa secara administratif surat tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan dewan.
“Secara administratif sudah saya sampaikan kepada ketua dewan. Hasil dari pertemuan dengan Pak Kaffi hari ini juga akan kami sampaikan,” ujarnya.(Aj)
