Jakarta – Kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Politikus kawakan Anas Urbaningrum, mendorong DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap praktik penyadapan di Indonesia.
Anas menilai, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh aktivitas penyadapan yang dilakukan lembaga-lembaga berwenang benar-benar berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Menurutnya, kewenangan penyadapan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, mengingat tindakan tersebut bersinggungan langsung dengan hak privasi warga negara.
Ia menegaskan, usulan pembentukan Pansus bukan didasari prasangka buruk atau su’udzan terhadap lembaga tertentu. Sebaliknya, penyelidikan diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pengecekan dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.
“Bukan berdasar su’udzan. Tetapi adalah dalam rangka melakukan pengecekan dan pengawasan apakah aksi-aksi penyadapan selama ini seluruhnya sudah sesuai prosedur. Audit menyeluruh perlu dilakukan,” tegas Anas dalam pernyataannya.
Ia juga mengusulkan agar pemeriksaan memiliki batas waktu yang jelas sehingga proses audit dapat berjalan lebih terarah. Salah satu rentang waktu yang dinilai memungkinkan untuk ditelusuri adalah praktik penyadapan selama 20 tahun terakhir.
Menurut Anas, penyadapan dalam negara hukum dan demokrasi harus dilaksanakan dengan disiplin, taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan tersebut semestinya digunakan untuk melindungi kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok maupun individu tertentu.
“Penyadapan di negara hukum dan demokrasi musti dilakukan dengan disiplin, taat asas dan akuntabel. Bagi kepentingan negara dan kemaslahatan publik,” ujarnya.
Anas mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak diselewengkan menjadi alat untuk menguntit, menekan, bahkan mematikan lawan-lawan politik.
“Bukan untuk kepentingan pribadi dan menguntit (dan mematikan) lawan-lawan politik,” tandasnya.
Dorongan tersebut membuka kembali ruang diskusi mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam melakukan penyadapan. Di satu sisi, penyadapan dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Namun, di sisi lain, kewenangan itu berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi apabila dijalankan tanpa prosedur dan pengawasan yang ketat.
Melalui pembentukan Pansus, DPR diharapkan tidak hanya memeriksa legalitas prosedur penyadapan, tetapi juga memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan di luar tugas negara.
Sebab, dalam negara demokrasi, kewenangan aparat dan lembaga negara harus memiliki batas yang jelas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik penyadapan yang justru menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengintimidasi atau membungkam pihak yang berbeda pandangan. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
