Tuban – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna untuk membahas program kerja Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2025-2030.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Tuban pada Rabu (5/3/2025) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, didampingi unsur pimpinan lainnya. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Joko Sarwono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Tuban.
Tiga Agenda Utama Rapat Paripurna
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menjelaskan bahwa agenda utama rapat ini adalah mendengarkan pidato perdana Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2025-2030. Selain itu, terdapat tiga agenda lainnya yang dibahas dalam rapat paripurna ini, yaitu:
- Penyampaian nota penjelasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPJ) 2024.
- Pemaparan Nota Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait dua Peraturan Daerah (Perda) inisiatif.
- Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 dari lembaga eksekutif.
“Rapat paripurna hari ini membahas pidato perdana Bupati dan Wakil Bupati Tuban, serta pemaparan RKPJ 2024, dua perda inisiatif, dan Propemperda 2025,” ujar Sugiantoro.
Baca Juga:
Bupati Tuban: Tidak Ada Program 100 Hari, Fokus pada Keberlanjutan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan pandangan pertamanya setelah resmi menjabat untuk periode 2025-2030. Ia menegaskan bahwa di awal masa jabatannya, tidak ada program prioritas 100 hari kerja.
“Kami tidak menetapkan program 100 hari kerja, tetapi akan fokus melanjutkan dan menyelesaikan program-program dari periode sebelumnya,” ujar pria yang akrab disapa Lindra, lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
Lebih lanjut, Lindra menjelaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan anggaran daerah sesuai arahan Presiden dalam acara retreat kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta hilirisasi swasembada pangan.
“Kami akan memaksimalkan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi swasembada pangan, sesuai dengan arahan Presiden dalam retreat kepala daerah,” tambahnya.
Presiden Dorong Peningkatan SDM dan Akses Wirausaha
Dalam retreat tersebut, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperluas akses wirausaha, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Presiden menginginkan setiap daerah meningkatkan kualitas SDM, membuka akses bagi masyarakat untuk berwirausaha, serta memperluas kesempatan kerja,” pungkas Lindra.(Aji)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
