Tuban – Janji PT Waskita Karya dalam menangani dampak pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Bumi Wali di Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban, mulai ditagih warga.
Masyarakat menilai sejumlah kesepakatan yang sebelumnya disampaikan dalam forum bersama belum sepenuhnya direalisasikan. Persoalan tersebut mulai dari drainase, pembongkaran gapura lingkungan, kabel yang semrawut, kerusakan pohon milik warga, hingga debu proyek yang disebut masuk ke permukiman.
Padahal, pembangunan gedung Sekolah Rakyat di atas lahan sekitar tujuh hektare tersebut merupakan proyek yang dibiayai APBN dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Program yang digadang-gadang menjadi salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan itu kini masih menyisakan persoalan dengan warga di sekitar lokasi pembangunan.
Warga Kembali Tagih Kesepakatan
Keluhan warga sebenarnya bukan persoalan baru. Saat proyek masih dalam tahap pengurukan lahan, masyarakat telah menyampaikan berbagai dampak pembangunan kepada DPRD Tuban.
Dalam audiensi tersebut, warga meminta pihak pelaksana proyek bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang muncul di lingkungan sekitar.
Namun, sejumlah persoalan yang sebelumnya dibahas kembali mencuat. Warga RT 04/RW 06 Kelurahan Mondokan menilai beberapa poin kesepakatan belum direalisasikan secara maksimal.
Salah satu yang paling mendesak adalah kondisi saluran air di sisi barat permukiman.
Drainase Rusak, Warga Khawatir Banjir
Saluran air dengan lebar sekitar 80 sentimeter yang berada di antara pagar proyek Sekolah Rakyat dan permukiman warga mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Mereka takut saluran yang tidak berfungsi optimal membuat air meluap dan masuk ke permukiman.
Padahal, dalam peninjauan sebelumnya, PT Waskita Karya disebut telah menyepakati pengembalian fungsi drainase seperti kondisi semula. Perbaikan direncanakan menggunakan pasangan batu kali, rabat beton, serta plesteran pada sisi kanan dan kiri saluran.
“Sepakatnya dikembalikan seperti semula pakai batu kali dan dirapikan rabat beton. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada pengerjaan sama sekali di lapangan,” keluh salah satu warga, Ahmad.
Gapura Kampung Dibongkar, Warga Pertanyakan Koordinasi
Persoalan lain yang membuat warga kecewa adalah pembongkaran gapura pintu masuk permukiman.
Warga menyebut pembongkaran tersebut dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pengurus RT maupun RW setempat.
Bagi masyarakat, gapura tersebut bukan sekadar bangunan biasa. Gapura itu memiliki nilai historis karena dibangun menggunakan dana swadaya warga setelah lingkungan setempat meraih juara dalam perlombaan Kampung Idaman Bersih (KIB) tingkat Provinsi Jawa Timur.
“Harusnya ada kulo nuwun atau komunikasi resmi dengan RT/RW. Paling tidak dibahas bagaimana rencana pembangunan kembalinya,” tegas Ahmad.
Warga berharap fasilitas lingkungan yang terdampak pembangunan tidak dibiarkan begitu saja dan segera dikembalikan atau dibangun kembali dengan melibatkan masyarakat setempat.
Dampak pembangunan juga terlihat di sepanjang akses menuju Balai Kelurahan Mondokan.
Pembongkaran pagar semi permanen di sekitar lokasi proyek disebut menyisakan sejumlah kabel yang tampak belum tertata dengan baik.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan warga, terutama anak-anak yang setiap hari melintas di kawasan tersebut.
Warga meminta pihak pelaksana proyek segera melakukan penataan dan memastikan seluruh instalasi yang berada di sekitar akses masyarakat dalam kondisi aman.
Belasan Pohon Mangga Warga Ikut Terdampak
Aktivitas pembangunan juga disebut berdampak terhadap tanaman milik warga.
Belasan pohon mangga yang sebelumnya ditanam menggunakan hasil iuran masyarakat mengalami kerusakan. Sebagian bahkan disebut mati dan tidak lagi produktif.
Padahal, pohon-pohon tersebut sebelumnya tumbuh rindang dan menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan warga.
Masyarakat berharap kerusakan tanaman yang terjadi akibat aktivitas proyek juga mendapat perhatian dan penyelesaian dari pihak pelaksana.
Debu Proyek Masuk Rumah Warga
Keluhan yang paling dirasakan masyarakat sehari-hari adalah persoalan debu.
Aktivitas kendaraan operasional proyek membuat debu beterbangan di sekitar permukiman. Karena jarak rumah warga dengan lokasi proyek cukup dekat, debu disebut masuk hingga ke dalam rumah.
Kondisi tersebut membuat rumah cepat kotor dan dikhawatirkan mengganggu kesehatan warga, terutama anak-anak.
“Kami ini yang kena dampaknya langsung setiap hari, rumah kotor, anak-anak juga mulai batuk dan gatal-gatal,” ungkap seorang warga.
Warga juga mempertanyakan konsistensi penyiraman jalan proyek untuk mengurangi debu.
“Dulu penyiraman jalan cuma giat dilakukan pas ada kunjungan Gubernur Jawa Timur saja. Setelah itu ya ditinggal begitu saja, debunya ngebul lagi. Janji-janji saat pertemuan seperti formalitas semata,” imbuhnya.
Warga Tegaskan Tidak Menolak Sekolah Rakyat
Meski menyampaikan berbagai keluhan, warga menegaskan tidak menolak pembangunan Sekolah Rakyat Bumi Wali.
Masyarakat justru mendukung program tersebut sebagai bagian dari pembangunan nasional dan upaya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan.
Namun, dukungan itu diharapkan berjalan beriringan dengan perhatian terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar.
Warga meminta PT Waskita Karya tidak berhenti pada penyampaian komitmen, tetapi segera merealisasikan berbagai kesepakatan yang telah dibuat.
Bagi masyarakat Mondokan, pembangunan Sekolah Rakyat seharusnya tidak membuat warga sekitar menjadi pihak yang harus menanggung dampak berupa kerusakan fasilitas, gangguan lingkungan, maupun persoalan keselamatan.
Waskita Karya Janji Segera Benahi Drainase
Sementara itu, Koordinator Wilayah PT Waskita Karya Tuban, Agus Saputra, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menangani berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami akan tetap berkomitmen untuk memenuhi harapan masyarakat sekitar,” tegas Agus.
Ia menjelaskan, saluran air tersebut sebelumnya telah dilakukan perbaikan. Namun, hasil pekerjaan dinilai belum memenuhi harapan warga.
Karena itu, dalam kesepakatan selanjutnya, fungsi drainase akan dikembalikan seperti kondisi awal. Pengerjaan perbaikan disebut akan dimulai dalam waktu dekat.
Selain drainase, pihaknya juga menyatakan akan memperhatikan sejumlah fasilitas lingkungan yang terdampak, termasuk pembangunan kembali gapura yang telah dibongkar serta penataan kabel di sekitar akses permukiman.
Kini, warga Mondokan tinggal menunggu realisasi dari komitmen tersebut.
Sebab, bagi masyarakat, ukuran keseriusan pelaksana proyek bukan lagi sekadar janji dalam forum pertemuan, melainkan seberapa cepat kesepakatan tersebut benar-benar terlihat di lapangan. (Az)
