Tuban — Pergantian pucuk pimpinan Polres Tuban mendadak menggegerkan internal kepolisian dan publik. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, AKBP William Cornelis Tanasale dicopot dari jabatannya setelah muncul dugaan adanya setoran paksa dari anggota serta pemotongan anggaran operasional. Sprin dengan nomor Sprin/2611/XII/KEP/2025, yang diterbitkan Polda Jawa Timur pada 8 Desember 2025, langsung mencatatkan nama William sebagai perwira menengah (Pamen) tanpa jabatan operasional.
Kabar ini cepat menyebar dan mencuri perhatian karena menyangkut isu sensitif di tubuh kepolisian—tekanan setoran dan anggaran yang dipotong.
Dugaan Praktik Setoran di Internal Polisi, Pemeriksaan Diam-Diam Terbongkar Publik
Menurut isi Sprin, pemberhentian dilakukan setelah adanya penyelidikan internal terhadap AKBP William. Penyelidikan itu membahas dugaan:
• penekanan terhadap anggota untuk setor uang dalam jumlah besar,
• serta pemotongan anggaran operasional Polres Tuban.
Penyelidikan tersebut diduga dilakukan secara tertutup sebelum akhirnya keputusan diambil. Hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya: apa saja temuan detailnya?
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan lebih dalam.
Kombes Pol Agung Setyo Nugroho Naik sebagai Plt. Kapolres Tuban
Dalam keputusan cepat yang dianggap sebagai langkah stabilisasi organisasi, Polda Jatim menunjuk Kombes Pol Agung Setyo Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolres Tuban. Pergantian mendadak ini membuat banyak pihak memperkirakan bahwa temuan internal cukup serius hingga memerlukan perubahan komando segera.
Di lingkungan internal Polres Tuban, kabar ini disebut menimbulkan kejutan besar karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa Kapolres sedang dalam proses pemeriksaan.
Belum Ada Keterangan dari Polres Tuban
Media mencoba menghubungi Kasi Humas Polres Tuban, Iptu Siswanto, namun hingga berita ini dirilis, ia belum memberikan respons. Ketiadaan pernyataan resmi membuat spekulasi publik semakin meluas, terutama terkait bagaimana dugaan setoran dan pemotongan anggaran itu berjalan selama ini.
Situasi ini semakin menguatkan rasa ingin tahu pembaca, terutama terkait apakah kasus ini akan berlanjut pada sanksi etik, mutasi permanen, atau bahkan proses pidana.
Baca Juga:
Masyarakat berharap penyelidikan dapat dibuka secara transparan, mengingat isu setoran dan penyalahgunaan anggaran adalah persoalan serius di tubuh kepolisian.
Keputusan selanjutnya dari Polda akan menjadi penentu apakah kasus ini berhenti pada pencopotan jabatan atau berkembang menjadi penyelidikan lebih dalam. (Az)
Editor : Kief
