Tuban – Kasus truk bermuatan 1.500 liter BBM bersubsidi jenis solar yang diklaim untuk Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kecamatan Plumpang terus berlanjut. Hasil penelusuran LiputanSatu.id mengungkapkan bahwa nama (Mj) tidak tercantum dalam daftar pimpinan HIPPA se-Kecamatan Plumpang.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan bahwa barang bukti berupa satu unit truk berisi solar bersubsidi yang sempat diamankan di Mapolres Tuban telah dikembalikan kepada pemiliknya. Alasannya, solar dalam truk tersebut diklaim sebagai BBM untuk HIPPA.
Namun, hasil investigasi wartawan LiputanSatu.id menunjukkan bahwa dalam daftar pimpinan HIPPA di Kecamatan Plumpang, tidak terdapat nama Mujiono sebagai pemilik truk solar tersebut. Camat Plumpang, Saefiyudin, pada 21 Februari 2025, mengonfirmasi bahwa terdapat 16 HIPPA di wilayahnya, dan tidak ada satupun yang mencantumkan nama Mujiono sebagai pimpinan.
Sementara itu, Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Plumpang, Kunadi, menyatakan bahwa tidak ada pengajuan surat rekomendasi pembuatan barcode untuk solar bersubsidi atas nama kelompok HIPPA. Hingga saat ini, pengajuan rekomendasi hanya berasal dari individu.
Baca Juga:
“Ada 116 pemilik barcode solar bersubsidi untuk sektor pertanian yang terdaftar,” ungkap Kunadi.
Saat ditanya mengenai volume solar yang dapat dibeli, Kunadi menjelaskan bahwa jumlahnya sesuai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P). Surat tersebut harus mencantumkan jenis alat pertanian yang menggunakan BBM bersubsidi dengan daya maksimal 24 PK.
Dari 116 pemohon, sebanyak 89 surat rekomendasi telah diterbitkan. Volume terbesar yang disetujui dalam satu bulan adalah 300 liter per pemohon.
“Pemilik surat rekomendasi hanya dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU yang tercantum dalam dokumen rekomendasi,” tambah Kunadi.
Kepala DKP2P, Eko Julianto, menegaskan bahwa volume maksimal BBM subsidi untuk pertanian ditentukan oleh BPH Migas. Proses pengurusannya dilakukan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di masing-masing kecamatan.
Kasus ini masih terus berkembang, dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi untuk kepentingan tertentu menjadi sorotan utama. Pihak berwenang diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini demi transparansi dan keadilan dalam distribusi BBM bersubsidi.(Az)
Editor : Mukhyidin khifdhi
