SURABAYA, JATIM – Jumlah kasus aktif penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur kini mencapai lebih dari 11.317 kasus. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menerima tambahan 1,7 juta dosis vaksin PMK dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
“Minggu depan akan datang 1,7 juta vaksin dari Kemenkes RI, meningkat dari rencana awal sebanyak 1,4 juta dosis,” ujar Adhy saat ditemui di Surabaya pada Selasa (14/1/2025).
Prioritas Penyaluran Vaksin ke Daerah Terdampak
Adhy menegaskan, distribusi vaksin akan difokuskan ke wilayah dengan tingkat kasus PMK yang tinggi serta daerah dengan populasi ternak sapi dan kambing yang signifikan. Beberapa daerah prioritas mencakup Malang, Pasuruan, dan kawasan lain yang dinilai berhasil dalam penanganan PMK.
“Vaksin ini akan kami salurkan ke daerah yang terjangkit dan yang memiliki banyak hewan ternak. Penanganan di beberapa daerah seperti Malang dan Pasuruan sudah berjalan baik,” jelas Adhy.
Baca Juga:
Distribusi Vaksin dari Pemprov Jatim
Hingga saat ini, Pemprov Jatim telah mendistribusikan lebih dari 25 ribu dosis vaksin PMK ke daerah terdampak. Selain itu, pemerintah telah membeli 320 ribu dosis vaksin dari dana APBD yang siap untuk didistribusikan.
“Sebanyak 25 ribu vaksin sedang berjalan distribusinya, sementara 320 ribu dosis sudah siap. Kami juga bekerja sama dengan asosiasi untuk memfasilitasi vaksinasi secara mandiri,” tambahnya.
Pengawasan dan Langkah Penanganan Lainnya
Pemprov Jatim juga memastikan hewan ternak, khususnya sapi yang hendak dijual, telah divaksin minimal satu kali. Pemerintah melakukan pengawasan di sentra ternak dan pasar melalui pemeriksaan lalu lintas perdagangan, vaksinasi, serta penyemprotan disinfektan.
“Kami cek sentra-sentra ternak untuk memastikan vaksinasi minimal satu kali. Selain itu, operasi pasar dilakukan untuk pengobatan dan vaksinasi,” tegas Adhy.
Dukungan untuk Petani Sapi Mandiri
Adhy mengungkapkan bahwa koperasi susu dan peternak mandiri telah melakukan langkah pencegahan, termasuk vaksinasi dan pengobatan secara mandiri. Beberapa bahkan telah memiliki stok vaksin untuk enam bulan ke depan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan petani sapi perorangan mendapatkan akses vaksinasi.
“Peternak mandiri sudah banyak yang siap dengan vaksinasi, vitamin, dan pengobatan. Persoalan utama sekarang adalah petani sapi perorangan, dan itulah yang sedang kami upayakan,” pungkas Adhy.
Baca juga: Kasus PMK di Jatim Melonjak: Pemprov Perketat Pengawasan dan Percepat Penanganan
Dengan penanganan terpadu dan distribusi vaksin yang optimal, Pemprov Jatim berharap dapat mengendalikan penyebaran PMK di Jawa Timur. Dukungan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi sektor peternakan dari dampak wabah ini.(Pw/Din)
Editor : Mukhyidin khifdhi
