Lynn Hotel Tuban Beroperasi Tanpa SLF, Satpol PP Siap Lakukan Klarifikasi

- Reporter

Rabu, 25 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana depan Lynn Hotel Tuban di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tuban, yang menjadi sorotan karena belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) meski sudah beroperasi selama hampir setahun, (Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Suasana depan Lynn Hotel Tuban di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tuban, yang menjadi sorotan karena belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) meski sudah beroperasi selama hampir setahun, (Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Tuban – Operasional Lynn Hotel di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tuban, menjadi sorotan setelah diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dokumen wajib sebelum bangunan dimanfaatkan secara resmi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, Sutaji, mengungkapkan hingga kini pihaknya belum pernah menerima permohonan pengecekan lapangan dari manajemen hotel sebagai bagian dari proses penerbitan SLF.
“Kami belum pernah menerima permintaan survei lokasi. Jadi belum bisa memastikan sudah sejauh mana prosesnya,” ujarnya.

Damkar: Belum Ada Permohonan Verifikasi

Sebagai unsur dalam tim verifikasi SLF, Damkar memiliki peran melakukan pemeriksaan aspek proteksi kebakaran. Pemeriksaan tersebut meliputi jalur evakuasi, titik kumpul, alat pemadam api ringan (APAR), hingga sistem hidran.
Menurut Sutaji, pengurusan SLF pada prinsipnya tidak rumit selama dokumen administratif lengkap. Prosesnya melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, serta tim teknis lainnya.
“Kalau semua persyaratan lengkap, kurang lebih satu bulan bisa selesai. Semua tim turun bersama untuk memastikan kelayakan bangunan,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai dasar legalitas konstruksi. Setelah pembangunan rampung dan sebelum digunakan, pemilik bangunan diwajibkan mengurus SLF.
“Bangunan yang akan dioperasionalkan harus sudah mengantongi SLF. Itu ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Apabila ditemukan usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan, pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan hingga langkah penertiban. Satpol PP, kata dia, akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memanggil manajemen hotel guna klarifikasi.

Manajemen: Proses Masih Berjalan di Pusat

Di sisi lain, pihak manajemen melalui Marketing Lynn Hotel, Nur Ikhwan Maulana, membenarkan bahwa SLF memang belum terbit. Namun ia memastikan proses administrasi masih berjalan di tingkat kementerian.
“Memang belum keluar. Masih ada satu dokumen di kementerian yang belum terbit. Setelah itu selesai, kami lanjutkan proses SLF,” ujarnya.
Manajemen menyebut sejak awal operasional pada Februari 2025, proses perizinan telah diupayakan dan tidak menemui kendala di tingkat kabupaten.
Sebelumnya, bangunan hotel telah mengantongi IMB. Seiring perubahan regulasi, dokumen tersebut diperbarui menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Saat ini, PKKPR disebut masih dalam antrean penerbitan di pemerintah pusat.
“IMB sudah ada sejak awal. Karena aturan berubah, kami upgrade ke PKKPR dan masih menunggu proses di pusat,” jelasnya.

Regulasi Wajib SLF

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, setiap bangunan yang telah selesai dibangun dan akan dimanfaatkan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebagai bukti kelayakan teknis dan administratif.
Hotel tersebut juga pernah mengalami insiden kebakaran saat belum beroperasi. Manajemen mengklaim kejadian itu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar keselamatan, termasuk pemasangan alarm kebakaran, pengecekan hidran rutin, penyediaan jalur evakuasi, penunjukan petugas K3, serta pemberian video safety induction kepada tamu.
Meski berbagai langkah pengamanan disebut telah diterapkan, hingga hampir satu tahun beroperasi, SLF hotel tersebut belum terbit. Pemerintah daerah menyatakan akan melakukan klarifikasi guna memastikan seluruh ketentuan perizinan dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. (Az)

Editor : Kief

Berita Terkait

PDIP Tuban Gerakkan PPSN 2026, Bidik Rekor MURI Libatkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah
Jalan Ponco-Jatirogo Tuban Prioritas Diperbaiki Pemprov Jatim
Jambret Beraksi di Wilayah Pedesaan Tuban
Jalan Berlubang Akibat Kendaraan Berat, Bupati Tuban : Akan Kita Cor
DPC PPP Kota Kediri Tegaskan Sikap Ikuti Keputusan DPP
Wartawan di Tuban Laporkan Polisi Soal Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik
Ajak Intim Ditolak Lelaki Tua di Tuban Gelap Mata
Plt Bupati Tulungagung Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Lewat Aksi Nyata

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 17:12 WIB

PDIP Tuban Gerakkan PPSN 2026, Bidik Rekor MURI Libatkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah

Jumat, 13 November 2026 - 20:46 WIB

Jalan Ponco-Jatirogo Tuban Prioritas Diperbaiki Pemprov Jatim

Jumat, 13 November 2026 - 20:38 WIB

Jambret Beraksi di Wilayah Pedesaan Tuban

Jumat, 13 November 2026 - 20:26 WIB

Jalan Berlubang Akibat Kendaraan Berat, Bupati Tuban : Akan Kita Cor

Jumat, 13 November 2026 - 16:22 WIB

DPC PPP Kota Kediri Tegaskan Sikap Ikuti Keputusan DPP

Berita Terbaru

Ilustrasi kejadian penjambretan (gambar : ilustrasi AI)

Pemerintah

Jambret Beraksi di Wilayah Pedesaan Tuban

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:38 WIB

Plt DPC PPP Kota Kediri Mukaffi Makki (gambar : ist.)

Politik

DPC PPP Kota Kediri Tegaskan Sikap Ikuti Keputusan DPP

Jumat, 13 Nov 2026 - 16:22 WIB