Tuban – Di tengah maraknya aksi demonstrasi dan gejolak sosial di berbagai daerah, mahasiswa Tuban yang tergabung dalam aliansi Cipayung—yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban dan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban—menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Tuban, Rabu siang (03/09/2025).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap pembelian mobil baru oleh Inspektorat Tuban serta besarnya tunjangan anggota DPRD. Selain itu, mereka juga mengangkat sejumlah isu nasional.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari 470 personel kepolisian. Massa menyampaikan orasi secara bergantian di depan gedung dewan sambil membawa berbagai tuntutan.
Latar Belakang Aksi Nasional
Aksi mahasiswa Tuban ini merupakan bagian dari gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah. Sejak awal September, gelombang demonstrasi mewarnai Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, hingga Makassar.
Isu yang diangkat beragam, mulai dari penolakan kenaikan tunjangan pejabat negara, dorongan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga kritik terhadap praktik oligarki dalam pemerintahan.
Kondisi tersebut membuat mahasiswa Tuban ikut bersuara, dengan menekankan bahwa problem nasional juga memiliki dampak langsung terhadap daerah.
Enam Tuntutan Nasional, Dua Tuntutan Lokal
Ketua HMI Cabang Tuban, Agus Siswanto, menyebut terdapat enam tuntutan terkait isu nasional dan dua isu lokal.
Untuk isu nasional, mahasiswa menuntut:
• DPR RI membatalkan kenaikan tunjangan sesuai Keputusan Presiden.
• Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
• Mengusut tuntas kasus kematian Affan Kurniawan.
• Mengkaji ulang amandemen UUD Pasal 7A dan 7B.
• Memecat wakil rakyat yang dianggap “toxic”.
• Membenahi seluruh institusi publik.
Sementara itu, isu lokal yang disoroti yakni evaluasi pengadaan mobil baru oleh Inspektorat Tuban di tengah kebijakan efisiensi, serta evaluasi regulasi tunjangan bagi anggota DPRD Tuban.
“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, khususnya terkait isu lokal,” tegas Agus.
Ketua DPC GMNI Tuban, Luluk Widiyanto, menambahkan pihaknya akan terus mengawal isu-isu lokal tersebut. “Kita juga sedang mengkaji untuk melakukan aksi lanjutan di lokasi lain, termasuk di depan Pemkab. Yang jelas, kami akan terus kawal,” ujarnya.
Respons DPRD Tuban
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa. “Kami akan segera menindaklanjuti, dalam tujuh hari ke depan sesuai tuntutan para mahasiswa. Rekomendasi akan kami sampaikan ke DPR RI,” ungkapnya.
Terkait sorotan pada tunjangan dewan dan pembelian mobil baru Inspektorat, ia menegaskan akan melakukan evaluasi bersama pihak eksekutif. “Kami akan bekerja keras menyikapi hal tersebut,” tambahnya.
Baca Juga:
Data Anggaran
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Inspektorat Tuban pada tahun ini menganggarkan:
• 1 unit mobil senilai Rp764.021.000
• 2 unit kendaraan operasional senilai Rp752.726.000
• 18 unit motor senilai Rp769.220.000
Sementara untuk tunjangan DPRD Tuban, tercatat:
• Ketua DPRD: Rp24.500.000/bulan
• Wakil Ketua: Rp18.200.000/bulan
• Anggota DPRD: Rp11.800.000/bulan
(Az)
Editor : Kief
