Tuban – Polemik dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban kian memanas. Ratusan buruh yang bekerja di proyek tersebut menggelar aksi mogok kerja pada Senin (03/08/2026) sebagai bentuk protes karena upah mereka disebut belum dibayarkan selama hampir satu bulan.
Aksi mogok berlangsung di kawasan proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat yang berada di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban. Sejak pagi, para pekerja yang datang dengan membawa perlengkapan kerja memilih menghentikan aktivitas dan berkumpul di salah satu ruangan proyek sambil menunggu kejelasan dari pihak pelaksana.
Para pekerja mengaku kecewa lantaran persoalan pembayaran upah belum juga mendapatkan kepastian penyelesaian dari perusahaan maupun pihak terkait.
“Ya, tadi ada mogok kerja. Rencana juga akan demo infonya,” ujar salah seorang pekerja kepada wartawan.
Hingga berita ini diterbitkan, Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban dari PT Waskita Karya, Agus Saputra, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan terkait aksi mogok kerja maupun dugaan keterlambatan pembayaran upah para pekerja.
Buruh Hentikan Pekerjaan, Tunggu Kepastian Pembayaran
Aksi mogok membuat aktivitas di sejumlah titik proyek sempat terhenti. Para pekerja memilih tidak melanjutkan pekerjaan sebagai bentuk tuntutan agar hak mereka segera dipenuhi.
Mereka berharap perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab segera memberikan kepastian mengenai pembayaran upah yang menurut pengakuan para pekerja telah tertunda selama beberapa pekan.
Informasi yang dihimpun di lapangan juga menyebutkan para pekerja berencana menggelar aksi lanjutan apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.
Disnaker dan Pengawas Ketenagakerjaan Belum Terima Laporan
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid, menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek tersebut.
“Untuk Sekolah Rakyat mungkin Pak Kadinsos dapat memberikan klarifikasi. Sampai dengan saat ini belum ada laporan pekerjaan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Sub Korwil Tuban, Erny Kartikasari. Menurutnya, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk sehingga pihaknya belum dapat melakukan penanganan.
“Belum ada laporan ke saya. Jadi belum bisa menjawab sebelum kami konfirmasi,” katanya.
Keluhan Buruh Lebih Dulu Viral di Media Sosial
Persoalan keterlambatan pembayaran upah sebenarnya telah mencuat beberapa hari sebelumnya setelah akun Facebook Kang Arie mengunggah keluhan di salah satu grup media sosial masyarakat Tuban.
Dalam unggahannya, ia mengaku sebagai tenaga borongan pemasangan keramik di proyek tersebut. Meski pekerjaan telah diselesaikan untuk mengejar target pembangunan, pembayaran upah disebut belum juga diterima.
“Ijin post min, masak proyek segini besar banyak upah tukang molor belum terbayar, mulai tukang borongan hingga tukang harian,” tulisnya.
Ia juga menyebut keterlambatan pembayaran telah berlangsung hingga memasuki pekan keempat, bahkan hampir lima pekan.
“Molor hingga minggu keempat, hampir minggu kelima gaji masih belum dibereskan,” lanjutnya.
Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan warganet dan memunculkan desakan agar hak para pekerja segera dipenuhi.
Proyek Sempat Molor, Kini Dihadapkan Persoalan Baru
Sebelum persoalan upah mencuat, proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tuban lebih dulu menjadi perhatian publik karena mengalami keterlambatan penyelesaian.
Sesuai kontrak awal, proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026. Namun, pelaksana proyek kemudian memperoleh perpanjangan waktu melalui addendum hingga 25 Juli 2026.
Meski saat ini kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah berlangsung dan para siswa mulai menempati gedung Sekolah Rakyat, sejumlah pekerjaan konstruksi di area proyek masih terus dikerjakan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Paket pekerjaan senilai sekitar Rp1,1 triliun tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang.
Dengan aksi mogok kerja yang terjadi, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak pekerja. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari PT Waskita Karya terkait tuntutan para buruh maupun langkah penyelesaian yang akan ditempuh. (Az)
