Presiden Prabowo Subianto Pimpin Sidang Perdana DPN

- Reporter

Jumat, 7 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto, (Ist).

Presiden Prabowo Subianto, (Ist).

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 7 Februari 2025. Sidang ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan kali pertama DPN aktif menjalankan tugasnya sejak 22 tahun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan.

Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional: Wujud Komitmen Pemerintah

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa DPN merupakan amanat Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002, yang seharusnya sudah lama direalisasikan. “Namun, baru pada 2024 kita dapat merealisasikan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, yaitu setelah 22 tahun sejak undang-undang ini disahkan,” ujarnya.

Sidang perdana ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kebijakan pertahanan negara. Presiden menekankan bahwa pertahanan adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utama negara.

Dinamika Geopolitik dan Urgensi Pertahanan Nasional

Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi geopolitik global yang semakin dinamis, menuntut Indonesia untuk memiliki strategi pertahanan yang kuat dan adaptif. Ia menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian dunia, kemampuan bertahan hidup (survival) menjadi faktor utama bagi eksistensi suatu bangsa.

“Keberadaan negara adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup bangsa kita,” tegasnya.

Peran Strategis Dewan Pertahanan Nasional

Ketua Harian DPN yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa DPN bertugas merumuskan kebijakan pertahanan jangka panjang, memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden, serta mengkaji berbagai isu yang berdampak pada kedaulatan dan keamanan nasional.

“Dalam konteks pertahanan negara, Dewan Pertahanan Nasional berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan untuk lima tahun ke depan,” paparnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Bogor

Sidang Perdana DPN: Langkah Nyata Menuju Pertahanan Negara yang Kuat

Sidang ini menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun sistem pertahanan negara yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menghadirkan kebijakan pertahanan yang responsif terhadap perubahan global, sekaligus menjaga kedaulatan dan ketahanan Indonesia.

Turut hadir dalam sidang ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta anggota dan pejabat DPN lainnya.(My)

Editor : Mukhyidin khifdhi

Berita Terkait

Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi di SPBU Sukolilo Bancar, Tuban
Desakan Transparansi Aliran Dana Dugaan Korupsi Kuota Haji Menguat
Kasus Burung Cendet Baluran: Kakek Masir Bebas Setelah 5 Bulan 20 Hari Ditahan
Alih Fungsi KUD Jadi Dapur MBG di Senori Disorot, Pemerintah Desa dan Forkopimcam Mengaku Tak Tahu
Polemik Dugaan Perselingkuhan Oknum BPD Ngadipuro, Warga Desak Mundur
Himbauan Wakaf ASN Kemenag Tuban Tuai Polemik, Nominal Rp1 Juta Dinilai Memberatkan
Aktivitas Kendaraan Berat Picu Kerusakan Jalan Merakurak–Jenu, Warga Keluhkan Risiko Keselamatan
Divonis 5 Bulan 20 Hari, Kasus Kakek Masir di Taman Nasional Baluran Resmi Berakhir

Berita Terkait

Sabtu, 10 Januari 2026 - 23:55 WIB

Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi di SPBU Sukolilo Bancar, Tuban

Sabtu, 10 Januari 2026 - 13:03 WIB

Desakan Transparansi Aliran Dana Dugaan Korupsi Kuota Haji Menguat

Kamis, 8 Januari 2026 - 20:02 WIB

Alih Fungsi KUD Jadi Dapur MBG di Senori Disorot, Pemerintah Desa dan Forkopimcam Mengaku Tak Tahu

Kamis, 8 Januari 2026 - 19:19 WIB

Polemik Dugaan Perselingkuhan Oknum BPD Ngadipuro, Warga Desak Mundur

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:44 WIB

Himbauan Wakaf ASN Kemenag Tuban Tuai Polemik, Nominal Rp1 Juta Dinilai Memberatkan

Berita Terbaru

Pembeli solar bersubsidi menggunakan drum 200 liter diduga tanpa surat rekom dan abaikan konsumen kendaraan pribadi, (Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Hukum Kriminal

Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi di SPBU Sukolilo Bancar, Tuban

Sabtu, 10 Jan 2026 - 23:55 WIB

Advertisement
Promo Shopee