TUBAN – Harapan besar yang dibawa dari pusat ternyata belum sepenuhnya menemukan bentuk terbaik di daerah. Proyek-proyek nasional yang diluncurkan dengan niat mulia oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya menghadapi tantangan serius saat diterapkan di lapangan, contohnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Dalam dua pekan terakhir bulan Juli 2025, dua program unggulan pemerintah pusat justru berujung polemik di wilayah yang dikenal dengan sebutan “Kota Tuak” ini. Mulai dari kisruh makanan bergizi gratis yang ditemukan mengandung belatung, hingga konflik terbuka dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih yang melibatkan mitra utama dengan pihak koperasi. Apakah ini pertanda lemahnya koordinasi dan komunikasi antar tingkat pemerintahan?
Terdapat Belatung dalam Paket MBG di Tuban
Tanggal 14 Juli 2025, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya digadang-gadang sebagai solusi penurunan angka stunting dan peningkatan gizi anak-anak sekolah, justru menimbulkan trauma. Alih-alih sehat, makanan yang diterima siswa di beberapa sekolah di Kecamatan Tambakboyo diduga dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Menurut laporan yang diterima Camat Tambakboyo, Ari Wibowo Waspodo, ada tiga sekolah yang menjadi lokasi kejadian: SMPN 1 Tambakboyo, SMAN Tambakboyo, dan SMKN Tambakboyo.
“Yang terdapat larva serangga bukan di daging, tapi di sayurnya,” ujar Ari kepada wartawan.
Namun keterangan berbeda datang dari siswa yang diwawancarai oleh Liputansatu.id. Ia mengaku bahwa daging ayam yang disajikan sudah bau sejak pertama kali disantap pada hari pembagian perdana program MBG.
Baca Juga:
“Itu dagingnya bau, kalau nasi dan sayur masih segar,” ungkap siswa yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Dinas Pendidikan Tuban, Abdul Rakhmat, saat dikonfirmasi, mengakui adanya permasalahan dan menyatakan akan melakukan evaluasi. Namun saat ditanya tentang koordinasi dengan penyedia jasa katering, ia hanya menyampaikan jawaban normatif, bahwa pihaknya hanyalah sebagai penerima, bukan pelaksana.
Ironisnya, pihak penyedia makanan belum mengeluarkan pernyataan resmi hingga kini. Ketidakjelasan ini memantik spekulasi liar dan kemarahan masyarakat yang merasa dikhianati oleh program yang mestinya membantu.
Konflik Koperasi Merah Putih: Di Balik Peresmian yang Megah
Belum selesai dengan masalah MBG, seminggu berselang, 21 Juli 2025, Tuban kembali menjadi sorotan nasional. Desa Pucangan, Kecamatan Montong, didapuk sebagai lokasi percontohan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diresmikan secara virtual oleh Presiden Prabowo.
Acara ini berlangsung mewah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama seluruh jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten hadir langsung di lapangan. Namun, di balik gegap gempita, terselip polemik tajam yang membuat mitra utama program memilih mundur.
PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD), lembaga yang selama dua tahun membina koperasi tersebut, merasa disingkirkan secara sepihak oleh Ketua Koperasi dan Kepala Desa Pucangan, yang dalam sambutannya hanya menyebut peran BUMN dan PT Pupuk Indonesia sebagai pihak pendukung, mengabaikan kontribusi besar PPSD.
“Kami yang merenovasi, mengurus legalitas, hingga membentuk manajemen. Pernyataan itu jelas mencederai kemitraan kami,” ujar Anas Al Khifni, Direktur PPSD dalam keterangan tertulis (22 Juli 2025).
Dikonfirmasi keesokan harinya (23 Juli), Santiko, Kepala Desa Pucangan sekaligus Pembina Koperasi, menyampaikan permintaan maaf kepada PPSD.
“Saat itu saya grogi, karena bicara langsung kepada Presiden. Jadi saya lupa menyebutkan PPSD,” katanya dengan nada menyesal.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihak desa tengah mencoba membangun kembali komunikasi agar kemitraan bisa terjalin kembali.
Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskopumdag), Agus Wijaya, mencoba meredakan situasi. Ia menyebut kejadian ini sebagai bagian dari proses menuju pendewasaan dalam mengelola program besar.
Soal klaim dukungan BUMN yang disebut saat peresmian, Agus menyampaikan bahwa itu belum sepenuhnya terverifikasi.
“Baru PT Pos, BNI, dan BRI, dan itupun baru di beberapa titik,” ujarnya kepada Liputansatu.id.
Evaluasi Mendalam: Salah Desain atau Salah Eksekusi?
Dua kejadian dalam waktu berdekatan ini mengundang tanda tanya besar: Apa yang salah dengan pelaksanaan program nasional di daerah seperti Tuban?
• Apakah perencanaan dari pusat tidak cukup matang?
• Apakah pelaksanaan di tingkat daerah dilakukan setengah hati?
• Ataukah kualitas sumber daya pelaksana di daerah belum cukup kompeten untuk mengelola proyek sebesar ini?
Jika program nasional yang bertujuan membasmi kemiskinan, meningkatkan gizi, dan menguatkan ekonomi desa malah menimbulkan konflik dan kegagalan, maka perlu evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir.
Saatnya Pemerintah Membuka Mata
Tuban bukan sekadar titik di peta. Ia adalah contoh bagaimana program bagus di atas kertas bisa gagal total bila pelaksanaan tidak diiringi dengan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas SDM yang mumpuni.
Program nasional, sekeren apa pun branding-nya, akan tetap rapuh jika pondasinya dibangun di atas komunikasi yang buruk dan ketidaktransparanan.
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya memantau dari kejauhan, tapi benar-benar mengawal pelaksanaan program sampai ke desa-desa, agar rakyat tidak hanya menjadi penonton proyek, tapi benar-benar mendapat manfaat dari janji-janji perubahan.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
