Tuban – Dugaan penyelewengan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Tuban mendapat titik terang. Setelah keresahan petani mencuat, DPRD Tuban bersama PT Pupuk Indonesia langsung turun tangan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan distribusi pupuk tepat sasaran.
Pertemuan yang digelar Komisi III DPRD Tuban itu menghadirkan perwakilan PT Pupuk Indonesia, distributor dari Kecamatan Tambakboyo, hingga pihak terkait lain. Hasilnya, pemerintah daerah bersama produsen pupuk menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan.
Respons Cepat DPRD dan PT Pupuk Indonesia
Deni Eka Lesmana, Account Executive PT Pupuk Indonesia, menyebut rapat koordinasi ini sebagai bentuk nyata legitimasi atas aspirasi petani. Menurutnya, langkah cepat Komisi III DPRD Tuban patut diapresiasi karena menyentuh langsung persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Komisi III DPRD Tuban yang responsif terhadap permasalahan pupuk. Ini penting agar distribusi pupuk subsidi bisa tepat sasaran sesuai arahan pemerintah,” ujar Deni.
Deni menegaskan, pihaknya menunggu rekomendasi resmi dari DPRD sebelum mengambil langkah lanjutan. Namun jika terbukti ada distributor atau kios nakal yang bermain harga maupun alokasi, sanksinya tidak main-main: mulai teguran hingga pencabutan izin.
Tekad DPRD: Lindungi Hak Petani
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menegaskan rapat ini merupakan tindak lanjut dari aduan petani. Ia menyebut bukan hanya dugaan penyelewengan, tetapi juga penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang jadi sorotan utama.
“Kami ingin memberikan jaminan kepada petani bahwa pupuk subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak,” tegas Tulus.
Sebagai komisi yang membidangi urusan pertanian, pihaknya berkomitmen menggandeng semua stakeholder untuk memastikan distribusi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Harapan: Distribusi Pupuk Lebih Transparan
Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, baik DPRD Tuban maupun PT Pupuk Indonesia berharap pengawasan bisa diperketat sehingga kasus serupa tidak lagi berulang. Petani diharapkan benar-benar mendapat haknya, sementara pihak yang mencoba bermain akan ditindak tegas.(Az)
Baca Juga:
Editor : Kief
