Tuban – Gelombang kritik terhadap arah pembangunan di Kabupaten Tuban kian menguat. Bukan hanya warga yang turun tangan memperbaiki fasilitas umum secara swadaya, kini suara akademisi hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban turut menyoroti tajam kebijakan prioritas pembangunan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Fenomena ini menjadi sinyal serius: tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tidak lagi sporadis, melainkan mulai terakumulasi dari berbagai lapisan.
Dari Aksi Warga, Kritik Itu Bermula
Aksi perbaikan jalan dan fasilitas umum secara mandiri oleh masyarakat menjadi titik awal mencuatnya persoalan. Di tengah keterbatasan, warga justru mengambil alih peran yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Kondisi ini bukan sekadar bentuk gotong royong, tetapi mencerminkan adanya kejenuhan publik terhadap lambannya realisasi pembangunan.
Ketika kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan belum terpenuhi, langkah swadaya warga justru mempertegas adanya celah dalam kebijakan prioritas pembangunan daerah.
Akademisi: Janji Pembangunan Layak Dipertanyakan
Sorotan kemudian datang dari kalangan akademisi. Ketua PPLP PT PGRI, Sudjarwoto, menilai fenomena ini tidak bisa dianggap biasa.
Menurutnya, realisasi janji kampanye Bupati Tuban dengan jargon “Mbangun Deso Noto Kutho” patut dipertanyakan, terutama ketika fakta di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan.
“Ini soal pemerataan dan skala prioritas. Wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan realisasi pembangunan,” ujarnya.
Ia bahkan menilai aksi warga menjadi indikator kejenuhan masyarakat sekaligus bentuk peringatan kepada pemerintah daerah.
“Jangan sampai janji hanya berhenti sebagai slogan,” tegasnya.
DPRD: Akui Harus Kembali ke Skala Prioritas
Tekanan semakin kuat ketika DPRD Tuban ikut angkat bicara. Wakil Ketua I DPRD Tuban, Miyadi, menegaskan bahwa pembangunan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan skala prioritas dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Artinya pembangunan infrastruktur jalan menjadi penting ketika masuk dalam skala prioritas utama. Pembangunan taman juga penting, yang terpenting berdasarkan skala prioritas yang mengacu pada RPJMD,” jelasnya.
Ia mengakui, jika kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan jalan lebih mendesak, maka pemerintah harus melakukan evaluasi dan mendahulukan program tersebut.
Baca Juga:
Efisiensi Anggaran, Realisasi Ikut Bergeser
Di sisi lain, DPRD juga mengungkap adanya faktor eksternal yang memengaruhi jalannya pembangunan, yakni kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Menurut Miyadi, kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya target dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Ketika anggaran tidak mencapai target, maka alokasi pembangunan akan berubah menyesuaikan kebutuhan,” terangnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dalam kondisi apapun, pemerintah tetap harus mampu memilah mana program yang penting dan mana yang lebih mendesak bagi masyarakat.
Akumulasi Kritik, Sinyal Bahaya bagi Pemkab
Jika dicermati, kritik yang muncul saat ini bukan lagi suara tunggal. Warga menunjukkan aksi nyata, akademisi memberikan legitimasi intelektual, dan DPRD mulai membuka ruang evaluasi kebijakan.
Kombinasi ini menciptakan tekanan berlapis yang tidak bisa lagi diabaikan.
Situasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa persoalan pembangunan di Tuban telah memasuki fase krusial: bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik.
RPJMD, RKPD, hingga SIPD secara normatif telah menjadi pedoman pembangunan. Namun pertanyaannya, sejauh mana dokumen tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat?
Ketika jalan rusak masih menjadi keluhan utama, sementara warga harus bergerak sendiri untuk memperbaikinya, maka publik mulai mempertanyakan: apakah skala prioritas sudah benar-benar berpihak pada kebutuhan riil?
Ujian Nyata Pemerintah Daerah
Gelombang kritik ini pada akhirnya menjadi ujian bagi Pemkab Tuban. Bukan sekadar soal menjawab kritik, tetapi bagaimana merespons dengan kebijakan yang konkret dan terukur.
Sebab jika tidak, yang tergerus bukan hanya efektivitas pembangunan, melainkan juga legitimasi kepercayaan publik.
Dan ketika kepercayaan itu mulai runtuh, dampaknya bisa jauh lebih besar dibanding sekadar jalan rusak yang belum diperbaiki. (Az)
