Video Gotong Royong Tuai Sorotan
Tuban – Aksi warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang bergotong royong membangun jalan dengan uang jimpitan, terus menuai perhatian publik. Video suasana warga memperbaiki jalan di RT 3 RW 9 itu viral di media sosial sejak Minggu (17/08/2025).
Dalam rekaman, warga tampak beramai-ramai membawa alat sederhana sambil menyemangati satu sama lain. Terdengar pula celetukan yang cukup menohok:
“Garap kabeh sak merono, mampu kok, ora butoh negoro iki (Digarap semua sampai sana, mampu kok, gak butuh negara ini).”
Video itu langsung mengundang ribuan komentar dari warganet. Banyak yang memuji semangat gotong royong warga, namun tak sedikit pula yang mengkritisi pemerintah daerah.
Warganet Pertanyakan Fungsi Pajak dan Dana Desa
Kolom komentar media sosial dipenuhi pertanyaan pedas. Sebagian besar mempertanyakan fungsi pajak yang dibayar masyarakat serta keberadaan dana desa yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
“Pajak tiap tahun dibayar, tapi jalan masih warga yang bangun,” tulis seorang pengguna.
“Kalau uang jimpitan bisa bangun jalan, terus dana desa buat apa?” komentar warganet lain.
Tidak sedikit pula yang membandingkan kondisi tersebut dengan proyek pembangunan di daerah lain yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dana Desa dan Kewenangan Pemerintah
Seperti diketahui, sejak 2015 pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang salah satu prioritas penggunaannya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran ini setiap tahun digelontorkan ke seluruh desa, termasuk di Tuban.
Namun, warga Desa Jadi mengaku jalan di lingkungannya sudah lebih dari 10 tahun tidak diperbaiki. Mereka bahkan pernah melapor ke pihak desa hingga kanal resmi laporan Pemerintah Kabupaten, tetapi tidak kunjung mendapat respon.
Pemerintah Desa Belum Menanggapi
Kepala Desa Jadi, Munir, hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai viralnya aksi warganya. Saat didatangi ke kantor desa maupun rumahnya, wartawan tidak berhasil menemui yang bersangkutan.
Sementara itu, sejumlah aktivis lokal menilai peristiwa ini bisa menjadi potret lemahnya fungsi pengawasan terhadap dana desa dan APBD. “Jika benar warga harus menambal jalan pakai uang jimpitan, ini tanda ada masalah serius tata kelola pembangunan desa tersebut,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebut namanya. (Az)
Baca Juga:
Editor : Kief
