Wamendagri Nyatakan Pilkada 2024 Jatim dan Jateng Perlu Perhatian, Khususnya Netralitas ASN

- Reporter

Selasa, 12 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, (Ist).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, (Ist).

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyatakan bahwa Pilkada 2024 di Jawa Tengah dan Jawa Timur memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini disampaikan Bima dalam pemaparannya pada Rapat Kerja Komisi II bersama Mendagri, Penjabat Gubernur, serta Wali Kota dan Bupati di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

“Kami fokus pada netralitas ASN dan telah berkeliling ke berbagai provinsi bersama Bawaslu, termasuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Bima.

Bima menjelaskan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki dinamika tersendiri dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Beberapa aduan mengenai netralitas ASN, termasuk kepala daerah, telah masuk.

“Dua daerah ini memang memiliki dinamika khusus terkait netralitas ASN berdasarkan aduan yang sudah diterima, termasuk mengenai kepala desa,” jelasnya.

Karena itu, menurut Bima, kedua provinsi ini perlu mendapat perhatian khusus, termasuk dari Komisi II DPR RI.

“Saya kira Komisi II juga memberikan perhatian khusus pada isu ini. Kami juga telah menyampaikan bahwa Kemendagri bisa menerapkan sanksi hukum jika diperlukan,” tambahnya.

Pilkada Jawa Tengah 2024 akan diikuti oleh dua pasangan calon: pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, dan pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Sementara itu, Pilkada Jawa Timur 2024 akan diikuti oleh tiga pasangan calon: pasangan nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (LUMAN), pasangan nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, dan pasangan nomor urut 3 Tri Rismaharini (Risma)-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Editor : Agus Susanto

Berita Terkait

Pembangunan Belum Rampung, MPLS Sekolah Rakyat Tuban Ditunda
Bupati Situbondo Lantik Tiga Kades PAW, Minta Rangkul Semua Warga Pascapemilihan
Jangan Bohongi Presiden RI: Gus Lilur Soroti Dugaan Korupsi hingga Desak Penegakan Hukum Transparan
Indonesia Asri Digencarkan, Satpol PP Tuban Tertibkan Reklame Kedaluwarsa dan Rusak
Gibran Tinjau Tol Prosiwangi, Target Waktu Tempuh Probolinggo –Banyuwangi Dipangkas Jadi 3 Jam
Polresta Pontianak Amankan Aksi BPM Kalbar, Tuntut PLN Hentikan Pemadaman Berulang
Retensi dan Masa Pemeliharaan Proyek Rp6 Miliar Puskesmas Merakurak Masih Jadi Teka-Teki
UNTAN Segera Konsultasi ke Kementerian, Kejar Pencairan Remunerasi 17 Dosen P3K

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 16:54 WIB

Pembangunan Belum Rampung, MPLS Sekolah Rakyat Tuban Ditunda

Senin, 13 Juli 2026 - 13:45 WIB

Bupati Situbondo Lantik Tiga Kades PAW, Minta Rangkul Semua Warga Pascapemilihan

Jumat, 10 Juli 2026 - 23:54 WIB

Indonesia Asri Digencarkan, Satpol PP Tuban Tertibkan Reklame Kedaluwarsa dan Rusak

Jumat, 10 Juli 2026 - 23:39 WIB

Gibran Tinjau Tol Prosiwangi, Target Waktu Tempuh Probolinggo –Banyuwangi Dipangkas Jadi 3 Jam

Kamis, 9 Juli 2026 - 13:31 WIB

Polresta Pontianak Amankan Aksi BPM Kalbar, Tuntut PLN Hentikan Pemadaman Berulang

Berita Terbaru

Molornya penyelesaian gedung membuat MPLS bagi 196 siswa baru tidak dapat dimulai sesuai jadwal. Bahkan masih terlihat beberapa pekerja di depan Sekolah Rakyat, (Assa/Liputansatu.id).

Pemerintah

Pembangunan Belum Rampung, MPLS Sekolah Rakyat Tuban Ditunda

Senin, 13 Jul 2026 - 16:54 WIB