Wapres Gibran Soroti Ketidakseimbangan Distribusi Guru di Indonesia

- Reporter

Senin, 11 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, (Ist).

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, (Ist).

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyoroti adanya ketidakseimbangan distribusi guru di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa wilayah mengalami kekurangan tenaga pengajar, sementara daerah lainnya justru menghadapi kelebihan guru.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang digelar di Jakarta pada Senin (11/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan bahwa permasalahan distribusi guru ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Ada provinsi yang kelebihan guru, ada juga yang kekurangan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah untuk Pak Menteri,” kata Gibran dalam sambutannya di hadapan peserta rapat koordinasi.

Wapres Gibran juga menekankan bahwa meskipun kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah merupakan langkah yang baik, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan jumlah guru yang tersedia di setiap daerah.

“Zonasi adalah program yang baik, tetapi harus memperhitungkan jumlah guru yang ada. Saya berharap, dalam rakor ini, Bapak/Ibu dapat memberikan masukan, karena distribusi guru kita belum merata,” ujar Gibran.

Selain itu, Gibran berharap agar kebijakan zonasi dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Namun, ia mengakui bahwa penerapan zonasi belum dapat dilakukan di semua daerah, mengingat masih adanya ketidakseimbangan jumlah guru yang tersebar di berbagai provinsi.

“Zonasi memang program yang baik, tetapi mungkin belum dapat diterapkan di semua daerah,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan, khususnya terkait kebijakan zonasi dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mu’ti menambahkan bahwa kedua isu ini menjadi perhatian utama yang sering dibicarakan di masyarakat.

“Kedua isu ini memang menjadi perhatian besar di masyarakat,” ujar Mu’ti.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi guru serta memperbaiki sistem zonasi pendidikan di Indonesia.

Editor : Agus Susanto

Berita Terkait

Pembangunan Belum Rampung, MPLS Sekolah Rakyat Tuban Ditunda
Bupati Situbondo Lantik Tiga Kades PAW, Minta Rangkul Semua Warga Pascapemilihan
Jangan Bohongi Presiden RI: Gus Lilur Soroti Dugaan Korupsi hingga Desak Penegakan Hukum Transparan
Indonesia Asri Digencarkan, Satpol PP Tuban Tertibkan Reklame Kedaluwarsa dan Rusak
Gibran Tinjau Tol Prosiwangi, Target Waktu Tempuh Probolinggo –Banyuwangi Dipangkas Jadi 3 Jam
Polresta Pontianak Amankan Aksi BPM Kalbar, Tuntut PLN Hentikan Pemadaman Berulang
Retensi dan Masa Pemeliharaan Proyek Rp6 Miliar Puskesmas Merakurak Masih Jadi Teka-Teki
UNTAN Segera Konsultasi ke Kementerian, Kejar Pencairan Remunerasi 17 Dosen P3K

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 16:54 WIB

Pembangunan Belum Rampung, MPLS Sekolah Rakyat Tuban Ditunda

Senin, 13 Juli 2026 - 13:45 WIB

Bupati Situbondo Lantik Tiga Kades PAW, Minta Rangkul Semua Warga Pascapemilihan

Jumat, 10 Juli 2026 - 23:54 WIB

Indonesia Asri Digencarkan, Satpol PP Tuban Tertibkan Reklame Kedaluwarsa dan Rusak

Jumat, 10 Juli 2026 - 23:39 WIB

Gibran Tinjau Tol Prosiwangi, Target Waktu Tempuh Probolinggo –Banyuwangi Dipangkas Jadi 3 Jam

Kamis, 9 Juli 2026 - 13:31 WIB

Polresta Pontianak Amankan Aksi BPM Kalbar, Tuntut PLN Hentikan Pemadaman Berulang

Berita Terbaru

Molornya penyelesaian gedung membuat MPLS bagi 196 siswa baru tidak dapat dimulai sesuai jadwal. Bahkan masih terlihat beberapa pekerja di depan Sekolah Rakyat, (Assa/Liputansatu.id).

Pemerintah

Pembangunan Belum Rampung, MPLS Sekolah Rakyat Tuban Ditunda

Senin, 13 Jul 2026 - 16:54 WIB