Wapres Gibran Soroti Ketidakseimbangan Distribusi Guru di Indonesia

- Reporter

Senin, 11 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, (Ist).

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, (Ist).

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyoroti adanya ketidakseimbangan distribusi guru di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa wilayah mengalami kekurangan tenaga pengajar, sementara daerah lainnya justru menghadapi kelebihan guru.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang digelar di Jakarta pada Senin (11/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan bahwa permasalahan distribusi guru ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Ada provinsi yang kelebihan guru, ada juga yang kekurangan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah untuk Pak Menteri,” kata Gibran dalam sambutannya di hadapan peserta rapat koordinasi.

Wapres Gibran juga menekankan bahwa meskipun kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah merupakan langkah yang baik, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan jumlah guru yang tersedia di setiap daerah.

“Zonasi adalah program yang baik, tetapi harus memperhitungkan jumlah guru yang ada. Saya berharap, dalam rakor ini, Bapak/Ibu dapat memberikan masukan, karena distribusi guru kita belum merata,” ujar Gibran.

Selain itu, Gibran berharap agar kebijakan zonasi dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Namun, ia mengakui bahwa penerapan zonasi belum dapat dilakukan di semua daerah, mengingat masih adanya ketidakseimbangan jumlah guru yang tersebar di berbagai provinsi.

“Zonasi memang program yang baik, tetapi mungkin belum dapat diterapkan di semua daerah,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan, khususnya terkait kebijakan zonasi dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mu’ti menambahkan bahwa kedua isu ini menjadi perhatian utama yang sering dibicarakan di masyarakat.

“Kedua isu ini memang menjadi perhatian besar di masyarakat,” ujar Mu’ti.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi guru serta memperbaiki sistem zonasi pendidikan di Indonesia.

Editor : Agus Susanto

Berita Terkait

KPK Sisir APBD Tuban 2024–2026, Proyek RTH Palang Senilai Rp25 Miliar Ikut Diperiksa
PBSI Unirow Cetak Mahasiswa Berkarya, Buku Teks Jadi Produk Nyata Perkuliahan
Anas Urbaningrum Desak DPR Bentuk Pansus Audit Penyadapan
FISIP UNTAN Bekali Siswa SMKN 3 Pontianak Akan Pentingnya Literasi
Gandeng Perusahaan Jepang, SBI Perkenalkan Teknologi Penguat Tanah Lunak CLEAN SET
Viral Langgar TKA, SMKN 1 Tuban : Itu Hanya Flayer Ucapan
Pendar PJU di Tuban Bak Lampu Disko
Anggaran 2027 Tuban Dipangkas Rp300 Miliar

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 20:56 WIB

KPK Sisir APBD Tuban 2024–2026, Proyek RTH Palang Senilai Rp25 Miliar Ikut Diperiksa

Sabtu, 7 November 2026 - 20:58 WIB

PBSI Unirow Cetak Mahasiswa Berkarya, Buku Teks Jadi Produk Nyata Perkuliahan

Sabtu, 7 November 2026 - 20:17 WIB

Anas Urbaningrum Desak DPR Bentuk Pansus Audit Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 18:30 WIB

FISIP UNTAN Bekali Siswa SMKN 3 Pontianak Akan Pentingnya Literasi

Jumat, 6 November 2026 - 15:15 WIB

Gandeng Perusahaan Jepang, SBI Perkenalkan Teknologi Penguat Tanah Lunak CLEAN SET

Berita Terbaru

Anas Urbaningrum (gambar : ist.)

Politik

Anas Urbaningrum Desak DPR Bentuk Pansus Audit Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:17 WIB