Tuban – Ruang fiskal Pemkab Tuban kian menyempit. Nilai anggaran yang semula (2026) Rp2,9 triliun terkoreksi menjadi sekitar Rp2,6 triliun dalam Rancangan APBD (R-APBD) 2027. Ditengah pengurangan anggaran tersebut, Pemkab justru membidik Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga nyaris Rp900 miliar.
Target itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Bupati Aditya Halindra Faridzky. Dalam upaya mendongkrak pendapatan Pemkab akan mengoptimalisasi potensi penerimaan lokal, disaat kebutuhan belanja, dan pelayanan publik terus berjalan.
Mengacu pada angka yang disampaikan dalam pembahasan anggaran, target PAD tahun sebelumnya berada dikisaran Rp813 miliar. Kini pendapatan dari sumber-sumber lokal tersebut diharapkan meningkat di tengah menyusutnya anggaran daerah, salah satunya akibat pemangkasan transfer dana ke daerah (TKD).
Lindra mengapresiasi persetujuan legislatif terhadap R-APBD 2027. Ia berharap kesepakatan tersebut membuat program pembangunan dapat segera dijalankan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk merasakan manfaatnya.
Baca Juga:
Untuk mengejar target PAD, Pemkab Tuban menyiapkan sejumlah sektor sebagai sumber pendapatan. Mulai dari pengembangan layanan Puskesmas menjadi rawat inap, pengelolaan persampahan, pemanfaatan aset milik pemerintah, hingga pembenahan pengelolaan parkir.
Sektor perparkiran menjadi salah satu yang disorot. Pemerintah berharap pengelolaannya semakin optimal dan mampu menyumbang penerimaan lebih besar bagi kas daerah. Persoalannya, peningkatan target harus diikuti pembenahan tata kelola dan pengawasan agar potensi pendapatan tidak berhenti sebagai proyeksi semata.
Di sisi lain, Pemkab Tuban juga mengandalkan pengembangan kawasan ekonomi untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Pantai Boom direncanakan menjadi sentra kuliner, sedangkan Pasar Baru bakal direnovasi. Kedua proyek tersebut diharapkan mampu menghidupkan kegiatan perdagangan, menarik pengunjung, dan memperluas peluang usaha warga.
Sementara itu Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, memastikan enam fraksi di DPRD telah menyetujui R-APBD 2027. Ia menyebut lembaga legislatif akan mengawal pelaksanaan anggaran agar program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal sejak awal tahun.
Menurutnya, berkurangnya nilai anggaran tidak boleh menggeser perhatian pemerintah dari kebutuhan mendasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD.
“Entah itu pendidikan, kesehatan, dan utamanya juga infrastruktur betul-betul menjadi fokus utama dan ini kita kawal bareng-bareng di dalam pelaksanaannya,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut.
Dengan anggaran yang menyusut sekitar Rp300 miliar, tantangan fiskal Tuban pada 2027 bukan perkara ringan. Pemerintah dituntut menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhannya sendiri. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
