Tuban – Pertanyakan keterbukaan informasi keuangan desa, puluhan warga Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban geruduk balai desa siang tadi (17/11/2026).
Kedatangan mereka kesana menanyakan kelanjutan janji kampanye kepala desa akan adanya subsidi pembayaran pemakaian air minum (PAM). Selain itu mereka juga menanyakan kejelasan keuangan hasil sewa tanah kas desa (TKD), dan keterbukaan anggaran pantai Panduri.
Kordinator warga, Mualim kepada awak media menyampaikan kedatangan mereka ke balai desa dengan niatan musyawarah bersama antara warga dengan pemerintah desa. Dalam musyawarah tersebut mereka mempertanyakan bagaimana keterbukaan anggaran desa.
Dia menyebut jika informasi keuangan tersebut benar-benar telah dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ), kenapa warga umum tidak dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu pihaknya juga mempertanyakan keterbukaan anggaran pembangunan Pantai Panduri yang berasal dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang angkanya ditaksirnya tidak kecil.
“Jadi anggaran dari CSR berapa, dan patungan Pokdarwis berapa, itu tidak kecil angkanya, sekitar 900 juta sekian, soal detailnya memang kami tidak pegang,” ujar Mualim.
Dia menyebut belum ada LPJ dari keuangan Pantai Panduri. Sehingga pihaknya menuntut untuk dijelaskan dan dibuat Perdes mengenai pengelolaan Pantai Panduri.
“Kami mintanya harus ada bukti kuitansi pembayaran dan pengeluaran, sejauh ini kan gak ada rinciannya,” ujarnya.
Namun, dalam pertemuan tadi, pihak kepala desa berhalangan hadir. Dia menyebut kepala desa mendapat undangan mendadak dari Bupati Tuban di Pendopo, padahal undangan dari desa diagendakan hari ini.
Meski demikian pihaknya tidak berhenti sampai di sini. Karena pertemuan akan diagendakan ulang besok Kamis, 19 November 2026.
“Kami akan menanyakan kejelasan LPJ-nya besok Kamis, soalnya tadi Sekdes tidak berani menyampaikan saat kami tanya alasannya perangkat desa gak menjawab,” ujarnya.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tasikharjo, Mochammad Sholeh menyampaikan LPJ dari TKD setiap tahun telah tertera dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sementara pelaporan PAM yang menerbitkan laporan merupakan pengurus PAM sendiri.
“Untuk PAM selalu dilaporkan ke desa, dan menjadi PAD (Pendapatan Asli Desa, red.), dan pihak PAM sudah berkordinasi dengan sekretaris desa serta bendahara desa,” ujar Sholeh.
Dia menghimbau pengurus PAM memberikan laporan resmi ke masyarakat. Hal ini diharap bisa meredam percikan konflik, apalagi mendekati Pilkades di tahun 2027 mendatang.
“Api kecil, tapi jika tidak teratasi dengan baik akan menimbulkan api besar,” ujarnya.
Ditanya mengenai pengelolaan Pantai Panduri, dia menyebut dulu terdapat anggaran dari desa untuk pemadatan parkiran. Hal tersebut juga telah tertuang dalam APBDes.
Selain itu juga memang karena desa tersebut merupakan ring satu dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), dan PT TPPI. Terdapat anggaran CSR dari kedua perusahaan tersebut.
Kepala Desa Tasikharjo, Damuri kepada awak media menyebutkan hal yang telah ditanyakan sejatinya telah clear. Hal ini menurutnya sudah tuntas karena anggaran desa telah di-LPJ-kan hingga ke Inspektorat, sistem informasi masyarakat, dan Kecamatan.
Ditanya akan informasi anggaran Pantai Panduri, pihaknya menyampaikan untuk menghubungi pendamping desa. “Nanti ke pendampingnya langsung ya, yang lebih faham regulasi,” ujarnya.
Sementara itu Pendamping Lokal Desa (PLD) Tasikharjo, Wawan Purwadi mengaku belum terlalu memahami karena ia baru ditugaskan di sana. Selain itu hal tersebut juga belum dibahas karena masih menunggu kehadiran kepala desa.
“Tadi mau dibahas Pak Kades dapat undangan mendadak dari Bupati di Pemkab,” pungkasnya. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi












