SURABAYA, 7 Februari 2025 – Aksi demonstrasi besar mengguncang Surabaya siang ini. Ratusan massa dari berbagai elemen, mulai dari pengemudi ojek online, mahasiswa, buruh, hingga warga sipil, mengepung Markas Polda Jawa Timur (Polda Jatim) di Jalan Raya Ahmad Yani. Mereka menuntut penuntasan kasus korupsi serta mendesak proses hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Aksi bertajuk “Adili Jokowi” ini berlangsung panas dengan orasi-orasi tajam dan teatrikal yang menggambarkan kekecewaan terhadap kepemimpinan terdahulu. Massa yang didominasi pakaian hitam itu menuntut keadilan dan meminta aparat segera menindak tegas para koruptor yang diduga lolos dari jerat hukum.
Demonstran Mengeras: “Hukum Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas!”
Salah satu orator, Yusak, yang juga koordinator aksi, menegaskan bahwa gelombang demonstrasi ini tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi.
“Kami akan terus turun ke jalan! Hukum jangan hanya tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul saat berhadapan dengan pejabat dan elite politik,” serunya lantang di tengah riuh massa.
Baca Juga:
Tuntutan utama mereka adalah proses hukum terhadap Jokowi atas kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan negara serta penyelesaian berbagai skandal korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya.
Aksi Teatrikal dan Kemacetan Parah di Pusat Kota Surabaya
Demonstrasi ini juga diwarnai aksi teatrikal yang menggambarkan ironi praktik korupsi di Indonesia. Massa membawa replika borgol raksasa sebagai simbol ketidakadilan hukum serta peti mati bertuliskan “Keadilan untuk Rakyat.”
Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar Polda Jatim lumpuh selama beberapa jam. Polisi berjaga ketat untuk menghindari bentrokan dan memastikan situasi tetap kondusif.
Baca juga: Puluhan Guru dari Tuban Gelar Aksi di DPR RI, Desak Pengangkatan sebagai PPPK
Menanti Respons Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Hingga kini, pihak Polda Jatim belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan demonstran. Namun, aksi ini menandakan semakin besarnya tekanan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum di Indonesia.
Bagaimana respons aparat? Akankah tuntutan ini diakomodasi atau sekadar berlalu sebagai suara di jalanan? Publik kini menanti langkah pemerintah dan aparat hukum dalam merespons gelombang protes ini.(Ron)
Editor : Mukhyidin khifdhi
