Tuban – Di tengah isu banyak siswa keracunan setelah menyantap ransum Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Al Falah Ngrayun di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, justru menyajikan menu bernuansa junkfood. Orang tua siswa mulai mengeluhkan kualitas makanan yang disediakan.
Orang Tua dan Siswa Keluhkan Menu
Haqi, salah satu orang tua siswa, mengaku anaknya mendapat makanan berupa frozen food ditambah buah. Pada hari lain, menu yang diberikan hanya berupa french fries dengan buah dan susu.
“Kadang dapat roti yang dibelah dua, dikasih patty, selada, dan tomat seperti burger,” ungkap Haqi kepada LiputanSatu.id, Jumat (03/10/2025).
Seorang siswa yang enggan disebutkan namanya juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, ia kerap mendapat makanan cepat saji seperti kornet dan kentang goreng dari ransum MBG yang cuma membuat kenyang sebentar.
Kritik DPR dan Ahli Gizi
Dalam audiensi bersama Komisi IX DPR-RI, dr. Tan Sot Yen menyoroti kecenderungan SPPG menyajikan menu cepat saji hanya untuk menarik minat siswa, tanpa memperhatikan kualitas gizi.
“Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan, oh my god. Isi burgernya juga kadang daging olahan yang tidak jelas. Saya sendiri nista menyebutnya daging,” ujar Tan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/09/2025).
Ia menegaskan, program MBG seharusnya menjadi sarana pemenuhan gizi untuk menanggulangi stunting, bukan sekadar mengejar makanan yang disukai anak. Menurutnya, makanan lokal seperti sayur asem lebih sehat ketimbang burger berbahan gandum impor.
Tata Kelola dan Pengawasan
Dosen Hukum UGM, Dr. Herlambang P. Wiratraman, menilai tidak mengejutkan jika banyak kasus keracunan terjadi. Hal itu dikarenakan tata kelola yang dibawah standar serta adaya konflik kepentingan.
“Karena melibatkan dana besar, bahkan patut diduga ada korupsi. Situasi ini muncul karena lemahnya pengawasan. Alih-alih menyajikan makanan bergizi, banyak yang justru memilih makanan olahan cepat saji (junkfood).” tegas Herlambang.
Baca Juga:
Kondisi tersebut kontras dengan urgensi nasional dalam menekan angka stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 19,8 persen atau setara 4,48 juta balita. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 18,8 persen di 2025 dan mencapai 14,2 persen pada 2029.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Sumberarum belum memberikan pernyataan resmi. Upaya pewarta untuk meminta konfirmasi melalui pesan dan mendatangi lokasi belum membuahkan hasil. (Az)
Editor : Kief
